KUNINGAN (MASS) – Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi etika. Termasuk didalam kehidupan bersosial, Masyarakat Indonesia selalu mengedepankan etikanya, entah berperilaku terhadap orang yang dikenal, maupun kepada orang yang tidak dikenal sekalipun.
Etika masyarakat Indonesia seakan sangat melekat didalam berbagai sendi kehidupan, sehingga etika menjadi sebuah landasan seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Termasuk didalam kehidupan berpolitik ditengah-tengah masyarakat Kuningan yang tentunya memiliki batasan-batasan tertentu dalam berperilaku politik. Batasan-batasan itu merupakan etika yang hidup dimasyarakat.
Di Kabupaten Kuningan, dua tahun ini perilaku politik dari elite-elite birokrasi menjadi pusat perhatian masyarakat. Pasalnya beberapa kali perilaku dari tokoh politik atau pejabat publik menuai kontroversi, baik pejabat dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Pejabat publik yang seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta memberikan sebuah hasil yang positif dari kinerjanya terlebih dimasa pandemi seperti saat ini, justru menuai kegaduhan.
Perilaku politik dapat diartikan juga sebagai perilaku dari pelaku politik atau insan politik. Di Kabupaten Kuningan, akhir-akhir ini perilaku dari elite pemerintahan terkadang menuai perhatian lebih dari masyarakat. Tentunya perilaku tersebut bukan perilaku yang mencerminkan seorang negarawan yang patut diteladani.
Di tahun pertama DPRD Kab. Kuningan menjalankan amanah dari rakyat, yang seharusnya memberikan semangat baru bagi perubahan di Kuningan, justru timbul pernyataan kontroversial dari ketua dewan yang berimbas kepada digeruduknya gedung DPRD oleh masyarakat. Selain itu, masih banyak perilaku dari anggota dewan lainnya yang menuai kontroversi.
Selain perilaku dari anggota DPRD Kuningan yang menuai kontroversi, Elite dari lembaga eksekutif Kuningan pun tak luput dari konflik. Konflik struktural yang melibatkan beberapa petinggi birokrat, seperti misalnya konflik yang pernah terjadi antara Bupati dan Wakilnya, juga antara Sekda dengan salah satu kepala SKPD yang juga mendapatkan perhatian dari masyarakat Kuningan.
Dari beberapa perilaku elite pemerintahan itu semuanya mendapatkan perhatian dari masyarakat, maka dari itu dapat diambil point bahwa segala tindak-tanduk elite-elite pemerintahan pasti akan mendapatkan perhatian publik, sehingga seharusnya elite-elite pemerintahan ini dapat bersikap dengan bijak dan berhati-hati dalam berperilaku politik.
Walaupun memang konflik didalam ranah politik praktis merupakan sebuah realitas dan dinamika politik. Akan tetapi dimasa pandemi dan keadaan sulit seperti saat ini tidak tepat jika masyarakat Kuningan disuguhkan dengan konflik yang dibuat oleh pemimpinnya.
Hendaknya elite-elite pemerintahan dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menyuguhkan kompetisi politik yang berkelas dan elegan dengan mengedepankan prestasi dalam membangun kemajuan di Kabupaten Kuningan. Sehingga masyarakat Kuningan dapat termotivasi dan tergugah semangatnya dalam berpartisipasi politik, terlebih kalangan milenial yang dominan apatis terhadap politik.
Namun disamping konflik dan kontroversi elite politik, ada hal positif dari perilaku elite atau kelompok politik, yaitu dengan ikut turun ke lapangan membantu masyarakat yang sedang kesulitan ditengah-tengah pandemi saat ini.
Hendaknya memang semua lapisan masyarakat turut serta ber-gotong royong dalam mengatasi kesulitan tidak terkecuali insan-insan politik yang seharusnya menjadi barisan terdepan memimpin dalam menangani kesulitan di masyarakat. Terlebih lagi baru-baru ini Kuningan masuk kedalam daftar Kabupaten/Kota Miskin Ekstrem di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,36 % dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 69.090 Jiwa.
Dengan adanya predikat baru yang diberikan kepada Kabupaten Kuningan, seharusnya menjadi evaluasi bersama bagi elite pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam kinerjanya selama ini. Akan sangat arif dan bijaksana apabila seluruh elite politik di Kuningan berfokus dalam menangani segala permasalahan yang ada di masyarakat. Demikian juga masyarakat Kuningan yang memiliki peranan penting dalam mengawasi kinerja dari para pemangku kebijakan.***
Penulis : Agi Rahaden Ranu (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya)
