Connect with us

Hi, what are you looking for?

https://www.google.com/adsense/new/u/0/pub-3893640268476778/main/editContentAds?webPropertyCode=ca-pub-3893640268476778&adUnitCode=1128420475

Netizen Mass

Penguatan Peran Pembuatan Peraturan Desa Harusnya Jadi Bagian dari Program 100 Hari Kerja Bupati-Wakil Bupati Kuningan

KUNINGAN (MASS) – Produk hukum desa seperti Peraturan Desa ( Perdes) seharusnya menjadi bagian dari program 100 hari kerja bupati, karena Perdes mengatur kepentingan masyarakat di tingkat desa dan memiliki pengaruh langsung pada kesejahteraan dan pembangunan desa. Dengan memasukkan Perdes ke dalam program kerja Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah Kabupaten Kuningan dapat lebih fokus dan terarah dalam mendukung proses pembuatan dan implementasi Perdes, sehingga lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Perlu diketahui bahwa peran Desa sangat penting dan dominan didalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten karena 96 % ( 361 desa ) artinya masyarakatnya terbesar berada di desa yang dipimpin oleh seorang Kuwu ( Kepala Desa ) sedangkan jumlah kelurahan Cuma 15 kelurahan.

Sebagai contoh, Bupati dan Wakil Bupati dalam program 100 hari kerjanya menyertakan agenda yang terkait dengan integritas ASN dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, program kerja bupati seharusnya juga mencakup aspek penguatan hukum desa. Menurut pasal 115 huruf (b) dan huruf (i) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi “Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Adat “.

Produk hukum desa (Perdes) seharusnya masuk dalam program 100 hari kerja bupati karena sangat penting. Hal ini karena Perdes dapat menjadi landasan hukum untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama dalam program 100 hari kerja bupati. Perdes yang berkualitas dan relevan dapat memastikan bahwa program-program tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang pada akhirnya dapat mengangkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kuningan, desa lah sebagai ujung tombaknya karena “Desa Merupakan Sebuah Potret Kabupaten “. 

Mengapa Perdes layak masuk dalam program 100 hari kerja bupati karena :

  • Perdes memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Ini memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya bersifat ide atau gagasan, tetapi memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Perdes yang baik dapat mengatur dan mengarahkan penggunaan dana desa secara lebih efektif dan efisien. Ini penting karena dana desa merupakan sumber daya utama untuk pembangunan desa.
  • Perdes dapat menjadi instrumen untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
  • Perdes dapat menjadi alat untuk menjalin sinergi antara pemerintah desa, perangkat desa, dan berbagai lembaga yang terlibat dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, Perdes yang relevan dapat menjadi landasan hukum dan instrumen penting untuk mencapai tujuan program 100 hari kerja bupati. Perdes yang relevan dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

Perlu diketahui bahwa pada saat ini, masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum memahami dengan baik perannya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain itu, aparatur pemerintahan desa juga masih banyak mengalami kesalahan dalam pembentukan peraturan desa. Akibatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa kurang berjalan dengan baik, masih timbul tumpang tindih antara tugas aparatur pemerintah, dan masih terjadi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kondisi ini mengindikasikan aparatur pemerintahan desa masih memiliki kelemahan peran dalam pemahaman tugas pemerintahan dan kemampuan membuat peraturan desa. Karena itu yang menjadi permasalahan adalah perlunya peran pemerintah kabupaten memberikan penguatan peran aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam membentuk peraturan tingkat desa.

Peraturan Desa ( Perdes ) merupakan peraturan strategis bagi pemerintahan desa, sehingga aparatur pemerintahan desa memerlukan pengetahuan hukum dan tata cara pembentukannya. Pemerintahan desa dan aparaturnya perlu mempunyai pengetahuan dan keahlian cara membentuk peraturan-peraturan tersebut, yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Khusus terkait dengan pembentukan peraturan di desa, aparatur pemerintah desa perlu memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Sekurang-kurangnya kedua jenis peraturan tersebut perlu dipahami oleh pemerintah desa beserta aparaturnya, sehingga akan mampu membentuk peraturan di tingkat desa dengan baik.

Kaitannya dengan hal tersebut, untuk menunjang desa dalam rangka membentuk peraturan di tingkat desa, maka pemerintah kabupaten Kuningan agar segera melaksanakan ketentuan pasal 32 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang sampai saat ini pihak Kabupaten belum menetapkan peraturan bupati tersebut, sebagai pedoman penyusunan produk hukum di desa, maka  perlu kiranya Bupati segera menetapkan Pearturan Bupati Tentang “ TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA “ sebagai pedoman bagi kepala desa, perangkat desa dan Anggota BPD dalam menyusun produk hukum di desa. Perlu untuk diketahui bahwa pemerintahan desa dituntut untuk menghasilkan produk hukum desa. Produk hukum desa adalah peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum untuk mengatur urusan rumah tangga di desa.

Aparatur Desa di Kabupaten Kuningan membutuhkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Di Desa. Peraturan Bupati ini menjadi dasar hukum proses dan teknik pembentukan peraturan tingkat desa. Aparatur pemerintahan desa kurang memahami mekanisme dan teknik pembentukan peraturan desa. Kondisi ini dapat memperlemah pengaturan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemerintahan desa. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan pemahaman dan teknis pembentukan peraturan desa ( perdes ), dengan cara memberikan materi bimbingan kepada aparatur pemerintahan desa.

Perlu diketahui bersama bahwa eksistensi desa terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek tatalaksana, dan aspek pengawasan, nah dari keempat aspek tersebut desa lemah pada aspek regulasi, justru yang terjadi saat ini adalah aspek pengawasan terhadap desa lebih dominan daripada aspek pembinaannya “Dapat diartikan sebagai fokus yang lebih kuat pada pemeriksaan dan kontrol terhadap kegiatan desa daripada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan desa.”

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja pemerintahan desa, seperti dalam hal pembentukan produk hukum desa, pengelolaan dana desa, perencanaan pembangunan, atau pelayanan publik. Pembinaan ini bertujuan agar pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah atau pihak yang melakukan pengawasan biasanya cenderung lebih menekan pada aspek pemeriksaan dan kontrol, sehingga aparat desa mungkin merasa lebih banyak beban dan takut untuk melakukan inovasi. Dampak dari pengawasan yang dominan dapat menghambat upaya pembinaan karena aparat desa mungkin lebih fokus pada menghindari kesalahan dan penyimpangan, daripada berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.

Artinya “ pengawasan desa yang lebih dominan daripada pembinaan” mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam pendekatan terhadap pemerintahan desa, di mana pengawasan cenderung lebih ditekankan daripada upaya pembinaan. Dampaknya dapat menghambat peningkatan kualitas pemerintahan desa dan menciptakan beban bagi aparat desa.

Sesuai dengan amanat pasal 24 UU nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaran pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum artinya apapun kebijakan, kewenangan, dan keputusan pemerintahan desa harus ada dasar hukumnya sebagai landasan peraturan perundang-undangan, agar kelak dikemudian hari tidak timbul permasalahan hukum.

Dengan demikian, Perdes yang baik dapat menjadi landasan hukum dan instrumen penting untuk mencapai tujuan program 100 hari kerja bupati. Perdes yang relevan dapat membantu pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

Penulis: UMAR SAID, Anggota DPC Apdesi Kabupaten Kuningan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Inspiration

KUNINGAN (MASS) – Dunia memang berjalan dengan caranya masing-masing. Siapa sangka, lelaki muda yang usianya baru 24 tahun dan tengah menempuh pendidikan S3 ini,...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Peristiwa tidak biasa dialami oleh Bupati Kuningan, Dr Dian Rachmat Yanuar MSi pada Jumat (25/7/205). Ponsel milik pribadinya diduga diretas oleh...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan kembali menggelar Job Fair, Sabtu (26/7/2025) di GOR Ewangga. Sebanyak 6.000 lowongan kerja tersedia dari 40 perusahaan...

Inspiration

KUNINGAN (MASS) – Kaget dan haru. Mungkin kata-kata itu pas disematkan pada apa yang terjadi Budi Syahrul Muadhom (26), pemuda asal Desa Cilimus Kecamatan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan datang ke Kabupaten Kuningan dalam waktu dekat. Roadshow KPK 2025 bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” itu,...

Education

KUNINGAN (MASS) – Momen bersejarah bagi para penulis puisi essay di Kabupaten Kuningan dengan diluncurkannya buku antologi puisi esai berjudul “Jejak Luka di Kaki...

Education

KUNINGAN MASS) – Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMMA) Universitas Muhammadiyah Kuningan (UM Kuningan) menggelar Fun Camp 2025, bertajuk “Membangun Kelompokan Mengasah Jiwa Petualang” sejalan dengan...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kembali akan menggelar Job Fair dalam waktu dekat. Rencananya, Job...

Village

KUNINGAN (MASS) – Desa Taraju, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, kembali menggelar acara adat tahunan Babarit dan peringatan Milangkala ke-189 tahun. Acara ini berlangsung meriah,...

Law

KUNINGAN (MASS) – Sepanjang bulan Juni 2025, Polres Kuningan melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus tindakan pidana narkoba. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka...

Government

KUNINGAN (MASS) – Proyek pengerjaan saluran yang terintegrasi dengan pelebaran jalan di Kuningan, khususnya di Jl. RE. Martadinata dari mulai depan terminal Ancaran menuju...

Sport

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan secara resmi melepas pemain sepak bola putra dan putri U-17 untuk berpartisipasi dalam turnamen Olahraga Provinsi (Porprov) 2025. Kegiatan...

Sport

KUNINGAN (MASS) – Pengukuhan struktur kepengurusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Asosiasi Kabupaten (Askab) Kuningan untuk periode 2024 hingga 2028 dilaksanakan pada Kamis (24/7/2025),...

Health

KUNINGAN (MASS) – Puluhan lanjut usia (lansia) di Desa Giriwaringin Kecamatan Maleber nampak antusias dengan adanya Layanan Kesehatan Keliling yang diinisiasi oleh BAZNAS Provinsi...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Peristiwa dugaan asusila alias pencabulan kembali menggemparkan masyarakat Kuningan. Sebuah tindakan tidak terpuji tersebut melibatkan anak di bawah umur, terjadi pada...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sekolah SBS Kuningan baru saja selesai menggelar acara Closing Ceremony Program Karakter & Literasi (PROGRES) yang berlangsung di lapangan sekolah SBS,...

Regional

KUNINGAN (MASS) – Muhammad Faizhal yang merupakan atlet perwakilan dari Camp Siliwangi Tiger Akademi, berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Ia mencatatkan kemenangan telak di ajang...

Business

KUNINGAN (MASS) – Desa Cisantana, yang terletak di lereng Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dikenal sebagai desa yang kaya akan budaya lokal dan...

Law

KUNINGAN (MASS) – Aktivis muda Kuningan, Genie, mengapresiasi kerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan yang saat ini tengah memproses beberapa dugaan kasus korupsi. Selain soal...

Incident

KUNINGAN (MASS) – Kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) kembali terjadi di Kabupaten Kuningan. Kali ini korbannya adalah Endang warga Lingkungan Kondang, RT 7 RW...

Government

KUNINGAN (MASS) – Meski sempat disebut bagi-bagi kue karena membantu pemenangan Pilkada, Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kuningan-Yogyakarta (IKA IPMK-YK) nampaknya tak...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) skala nasional ke-125 Tahun Anggaran 2025 di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede, resmi dibuka hari ini,...

Mojang

KUNINGAN (MASS) – Dalam ajang Mojang Alit Kabupaten Kuningan, sosok Kayla Kiana Arsy yang masih berusia 9 tahun menjadi perhatian banyak orang. Siswa kelas...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Seorang petugas Satpol PP Kuningan, menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sering terlantar di jalanan....

Sport

KUNINGAN (MASS) – Gempita Futsal Kemerdekaan 2025, atau GEFKA, menggelar Grand Final yang berlangsung di Gedung Olahraga Ewangga pada Selasa (22/7/2025). Event tahunan ini,...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kuningan kembali berencana melakukan pemadaman listrik terencana. Pemadaman rencananya dilakukan dalam waktu dekat,...

Advertisement mgid.com, 597873, LANGSUNG, d4c29acad76ce94f improvedigital.com, 1944, PENJUAL KEMBALI pubmatic.com, 161673, PENJUAL KEMBALI, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 161674, PENJUAL KEMBALI, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 9655, PENJUAL KEMBALI, 0bfd66d529a55807 adyoulike.com, c1cb20fa2bbc39a8f2ec564ac0c157f7, LANGSUNG adyoulike.com, a15d06368952401cd3310203631cb18b, PENJUAL KEMBALI smartadserver.com, 4577, PENJUAL KEMBALI, 060d053dcf45cbf3 e-planning.net, 1c65d16a00e52342, LANGSUNG, c1ba615865ed87b2 adagio.io, 1417, PENJUAL KEMBALI onetag.com, 7cd9d7c7c13ff36, LANGSUNG appnexus.com, 13099, PENJUAL KEMBALI pubmatic.com, 161593, PENJUAL KEMBALI, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 11006, PENJUAL KEMBALI, 0bfd66d529a55807 Video.unrulymedia.com, 586616193, PENJUAL KEMBALI appnexus.com, 15825, LANGSUNG, f5ab79cb980f11d1 sonobi.com, 4dd284a06a, PENJUAL KEMBALI, d1a215d9eb5aee9e appnexus.com, 15825, PENJUAL KEMBALI, f5ab79cb980f11d1 Media.net, 8CUTQ396X, LANGSUNG videoheroes.tv, 212716, PENJUAL KEMBALI, 064bc410192443d8 sharethrough.com, YYFDsr3Y, PENJUAL KEMBALI, d53b998a7bd4ecd2 appnexus.com, 12976, PENJUAL KEMBALI, f5ab79cb980f11d1 rubiconproject.com, 25060, PENJUAL KEMBALI, 0bfd66d529a55807 video.unrulymedia.com, 170071695, PENJUAL KEMBALI Contextweb.com, 562794, PENJUAL KEMBALI,89ff185a4c4e857c amxrtb.com, 105199704, LANGSUNG indexexchange.com, 191503, PENJUAL KEMBALI, 50b1c356f2c5c8fc openx.com, 559680764, PENJUAL KEMBALI, 6a698e2ec38604c6 rubiconproject.com, 23844, PENJUAL KEMBALI, 0bfd66d529a55807 adform.com, 2865, PENJUAL KEMBALI pubmatic.com, 161527, PENJUAL KEMBALI appnexus.com, 12290, PENJUAL KEMBALI, f5ab79cb980f11d1 sharethrough.com, a6a34444, PENJUAL KEMBALI rubiconproject.com, 23844, RESELLER openx.com, 559680764, RESELLER
Exit mobile version