KUNINGAN (MASS) – Pembangunan adalah sebuah proses tanpa henti yang dilakukan untuk menjadikan suatu daerah mencapai tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam pemerintahan peran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan (RPJMD) merupakan arahan dan acuan bagi pelaku pembangunan di Kabupaten Kuningan agar proses pembangunan yang dilakukan sesuai dengan realita, tepat sasaran, melibatkan peran serta masyarakat dan tentunya juga akuntabel.
Pada tulisan ini akan dibahas mengenai RPJMD sebelumnya untuk dapat ditinjau kembali pelaksanaannya agar menjadi evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan terutama di bidang perekonomian.
Optimalisasi Sektor Potensial untuk Pemerataan Pembangunan
Ketersediaan akan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja dan teknologi menentukan keunggulan komparatif suatu wilayah. Potensi-potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu wilayah tersebut akan mempengaruhi efisiensi dari nilai ekonomi yang dikembangkan berdasarkan potensi-potensi tersebut. Untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkualitas, pemerintah perlu mengoptimalkan keunggulan komparatif wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian produk barang atau jasa yang dikembangkan akan lebih efisien sehingga mempunyai daya saing dan keunggulan kompetitif yang tinggi baik di tingkat domestik maupun regional.
Untuk mencapai daya saing perekonomian dan keunggulan kompetitif, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, semua elemen pembangunan harus terkonsep untuk mengacu ke hal tersebut. Oleh karenanya diperlukan efisiensi di semua elemen pembangunan yang meliputi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur. Namun demikian tidak sedikit kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan elemen-elemen tersebut. Salah satunya adalah adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Faktanya, saat ini wilayah sekitar ibukota negara dan sekitar ibukota provinsi masih mendominasi kegiatan ekonomi Jawa Barat dengan kontribusi yang mencapai 60 persen PDRB Jawa Barat. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang banyak terjadi di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kondisi demografi dan kandungan SDA (Sjafrizal, 2008). Salah satu upaya strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah dengan konsep pembangunan berdimensi wilayah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung. Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam bagian WP Ciayumajakuning.
Fokus pembangunan Kabupaten Kuningan pada tahun 2014-2018 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan adalah:
- Distribusi hasil pemerataan pembangunan melalui pengembangan kewilayahan yang terencana dengan baik, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang yang komprehensif.
- Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;
- Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya;
- Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya.
Untuk mewujudkan pembangunan yang berdimensi kewilayahan maka optimalisasi potensi kewilayahan menjadi suatu keharusan dan menarik untuk dianalisis. Hal ini dilatarkbelakangi oleh fakta bahwa WP Bodebekpunjur dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mendominasi kegiatan ekonomi Jawa Barat dengan kontribusi yang mencapai 60 persen PDRB Jawa Barat. Namun demikian, sesungguhnya WP lain memiliki potensi ekonomi dari sisi keberlanjutan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di WP luar WP Bodebekpunjur dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung ternyata memiliki capaian yang cukup menggembirakan. Oleh sebab itu, penggalian potensi ekonomi sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari konsep pembangunan kewilayahan. Harapannya konvergensi ekonomi dapat dicapai terutama dengan mendorong transformasi dan akselerasi.
Secara khusus RPJMD Propinsi Jawa Barat dari prespektif wilayah pengembangan Ciayumajakuning khususnya Kabupaten Kuningan akan dibahas pada uraian di bawah ini.
Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang berlangsung cepat di daerah perkotaan memberikan peluang sekaligus tantangan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Nilai tambah ekonomi yang besar di perkotaan yang dihasilkan dari aglomerasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat memberikan peluang bagi upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan yang pesat ini memerlukan berbagai terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif, khususnya dalam meningkatkan daya saing wilayah.
Distribusi PDRB Kabupaten Kuningan secara angka hanya berkisar 1 (satu) persen dibandingkan dengan PDRB Propinsi Jawa Barat dengan kecenderungan pola distribusi yang terus meningkat dari tahun 2010 sampai dengan 2017.
Pendidikan, pariwisata dan transportasi serta perdagangan merupakan motor penggerakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan terutama setelah pembukaan akses jalan tol Cipali di Pintu Tol Ciperna.
Pembukaan akses ini menumbuhkan kategori di atas karena Kabupaten Kuningan menjadi lebih mudah untuk diakses dari kabupaten sekitar. Akses dari ibukota negara (DKI Jakarta) yang sebelumnya harus 5 jam bahkan lebih sejak tahun 2014 bisa dipersingkat menjadi kurang lebih hanya 3 jam saja.
Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi
Merujuk pada Perturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 2 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 58 tentang penetapan tentang Gunung Ciremai, yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka sebagai Taman Nasional.
Kemudian, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031, penataan ruang Kabupaten Kuningan bertujuan untuk mewujudkan kabupaten konservasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing.
Kabupaten konservasi maksudnya wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berbasis pertanian dan pariwisata maksudnya kabupaten yang produksi daerahnya didominasi oleh dua besar sektor yaitu secara berturut-turut sektor pertanian dan jasa pariwisata.
Berdaya saing maksudnya pertanian dan pariwisata yang dikembangkan selain mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ekonomi wilayah juga mampu bersaing dengan pertanian dan pariwisata yang berkembang di daerah lain.
Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut, kebijakan penataan ruang Kabupaten Kuningan, meliputi :
- pemantapan kawasan konservasi;
- pengembangan kawasan pertanian terpadu;
- pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
- pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;
- pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan secara berhierarki;
- pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya; dan
- peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Dengan kondisi tersebut maka industri yang berskala besar di Kabupaten Kuningan memerlukan kajian yang sangat komprehensif. Karena di sisi pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan bisa dijadikan sebagai motor penggerak yang mampu menjadi daya serap tenaga kerja yang besar bagi masyarakat. Namun disisi lain, aspek lingkungan menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan kelestariannya.
Kebijakan terkait pengembangan perekonomian di Kabupaten Kuningan sudah selayaknya memperhatikan aspek lingkungan secara lebih baik, disadari atau tidak bahwa lingkungan yang kita tinggali saat ini bukan warisan masa lalu tetapi titipan dari anak cucu kita nanti.
Pengembangan wisata alam juga menjadi alternatif dari pertumbuhan ekonomi berbasis kemasyarakatan, artinya bahwa pariwisata yang bersifat natural alamiah sangat mungkin melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dan daerah.
Merujuk dari realita begitu banyaknya wisata alam yang tersedia di Kabupaten Kuningan dan kecenderungan kualitas ketersediaan rumah makan dan pondok / hotel yang secara inovasi kurang menyediakan variasi dari atraksi wisata maka hal ini membuat kunjungan wisata di Kabupaten Kuningan akan terus meningkat akan tetapi kunjungan tersebut tidak menumbuhkembangkan taraf pertumbuhan perekonomian penduduk.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa destinasi wisata merupakan interaksi antar berbagai elemen. Ada komponen yang harus dikelola dengan baik oleh suatu destinasi wisata adalah wisatawan, wilayah, dan informasi mengenai wilayah. Atraksi juga merupakan komponen vital yang dapat menarik minat wisatawan begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung.
Menurunnya tingkat hunian hotel dan kunjungan ke rumah makan adalah bukti dari realitas minimnya atraksi di objek wisata alam yang berada di Kabupaten Kuningan. Penyediaan atraksi wisata yang menyesuaikan dengan keinginan pengunjung / wisatawan akan memicu jumlah hari kunjungan di Kabupaten Kuningan. Meningkatnya jumlah hari kunjungan secara otomatis meningkatkan jumlah hunian hotel dan kunjungan ke rumah makan / restaurant.
Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dikembangkan untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas kunjungan dari wisatan ke Kabupaten Kuningan dengan membuat variasi atraksi yang menjadi ciri khas dari masing-masing tempat wisata adalah :
- Lakukan kajian teknis dengan melibatkan masyarakat untuk mengembangkan atraksi yang sesuai dengan kearifan lokal dan menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dari masyarakat di lokasi wisata.
- Pengembangan pola kemitraan dengan pelaku usaha wisata yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam pemunculan atraksi budaya dan kreatif lainnya.
- Upaya pembuatan agenda atraksi wisata yang secara berkala dan rutin dengan melibatkan masyarakat di lokasi wisata sebagai pelakunya.
- Mewujudkan seni budaya sebagai nilai potensial yang mampu memiliki nilai “jual keekonomian” dalam mendukung pengembangan jasa usaha pariwisata.
- Menjadikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek sejarah, nilai- nilai tradisi masyarakat sebagai asset pengembangan pariwisata
- Mempromosikan dan mempublikasikan pariwisata secara masive dan kontinyu untuk menjadikan Kuningan sebagai daerah tujuan wisata unggulan di Jawa Barat.
Dengan enam faktor tersebut maka bisa diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui kunjungan wisatawan akan meningkat bukan sekedar menjadi euforia yang berhenti sesaat saja.***
Penulis: Asep Hermansyah, S.ST
Bekerja di BPS Kabupaten Kuningan
asepcikaso75@gmail.com
