KUNINGAN (MASS) – Pemerhati kebijakan publik Abdul Haris, S.H. menegaskan bahwa sikap kritis Ketua DPRD Kabupaten Kuningan terhadap jalannya pemerintahan daerah bukan hanya sah, tetapi dilindungi secara berlapis oleh konstitusi, undang-undang, hingga aturan etika legislatif. Ia menyebut kritik terhadap Ketua DPRD Nuzul Rachdi sebagai upaya membungkam fungsi pengawasan. “Ini bukan soal selera politik. Fungsi pengawasan … Continue reading “Pengawasan DPRD Dilindungi Konstitusi, Legislator yang Membela Eksekutif Langgar Etika Demokrasi”