KUNINGAN (Mass) – Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih penghargaan Pangripta Nusantara dari Pemerintah Provinsi Jabar terkait perencanaan pembangunan terbaik TA 2016. Penghargaan diberikan langsung Gubernur Jabar, H Ahmad Heryawan pada saat acara Musrembang di tingkat provinsi.
“Alhamdulillah, di acara Musrenbang Provinsi saya menerima penghargaan Pangripta Nusantara. Kuningan ada pada posisi ke 3 dari 28 kabupaten/kota sewilayah Jabar. Sebuah prestasi yang patut kita banggakan,” ucap Wakil Bupati Kuningan, H Acep Purnama SH MH usai menerima penghargaan dari pemerintah provinsi kemarin, Jumat (15/4).
Atas penghargaan tersebut, dirinya berharap agar, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi motivasi bagi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kuningan. Hal itu untuk mendukung pencapaian target besar agenda reformasi birokrasi, yakni mewujudkan kualitas pemerintahan yang bersih, bermutu dan akuntabel.
Dalam agenda itu, Wabup didampingi langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kuningan, H Yosep Setiawan MSi, Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos, Kepala Bappeda Kuningan, H Maman Suparman MM serta sejumlah jajaran aparatur pemerintah lainnya.
Sementara Sekretaris Daerah, Drs H Yosep Setiawan mengaku, pencapaian mutu perencanaan yang baik akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya pembangunan yang tepat sasaran. Lalu, berdaya unggul tinggi bagi pencapaian target visi dan misi pemerintah, mencapai Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera 2018.
“Oleh sebab itu, penerapan perencanaan partisipatif dan berbasis pemanfaatan teknologi, khususnya IT adalah upaya bersama untuk menyiapkan sistem dan SDM aparatur daerah yang siap menghadapi tantangan baik skala lokal, nasional maupun global,” katanya.
Sementara Kepala Bappeda Kuningan, H Maman Suparman MM menyampaikan, penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, Kabupaten Kuningan masuk dalam 3 besar kabupaten dengan perencanaan terbaik di Provinsi Jabar.
“Penilaian Pangripta Nusantara dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti penelaahan dokumen oleh Tim Penilai Provinsi yakni Tim Independen dari ITB dan UNISBA, Komite Perencana dan Bappeda Provinsi Jabar. Tahap selanjutnya adalah verifikasi lapangan, mendengarkan langsung ekspos tentang proses perencanaan yang dilakukan di Kuningan serta melakukan tanya jawab langsung dengan para stakeholders yang ada, diantaranya Bappeda, DPRD, SKPD, Perguruan Tinggi UNIKU, Kecamatan, Desa, LSM dan pelaku usaha,” pungkasnya. (andri)
