KUNINGAN (MASS) – Untuk mencari sosok pemimpin daerah yakni bupati dan wakil bupati, dibutuhkan dana yang sangat besar. Di luar kantong sendiri pasangan calon, rakyat pun harus menyumbang dana puluhan milyar lewat APBD.
Dana yang dialokasikan APBD Kuningan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 mencapai Rp 31,6 milyar. Rinciannya, hibah ke KPU Kuningan sebesar Rp 23 milyar, ke Panwaskab Rp 6 milyar, ditambah pengamanan polres Rp 2 milyar, kodim Rp 600 juta dan denpom Rp 40 juta.
Data ini disampaikan Kabag Tata Pemerintahan Setda, Drs H Dudi Fahrudin MSi saat sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di kantor Panwaskab Kuningan, Kamis (26/10/2017).
“Itu pun masih kurang sehingga kami mengajukan bantuan ke Pemprov Jabar. Kekurangannya mencapai Rp 1,68 milyar. Tapi hingga sekarang belum ada tembusan,” ungkapnya.
Selain memaparkan anggaran, Dudi juga menyebutkan angka penduduk wajib KTP yang nanti akan menjadi pemilih. Berdasarkan data 2 pekan lalu dari Disdukcapil, jumlah penduduk Kuningan mencapai 1.132.610 jiwa.
“Wajib KTPnya sebanyak 830.679 orang. Tapi yang sudah melakukan perekaman KTP sebanyak 807.432 orang sehingga masih ada warga yang belum perekaman KTP sebanyak 23.247 orang,” sebut Dudi.
Untuk partisipasi pemilih, imbuhnya, mengacu pada target nasional mesti 77,5 persen. Sehingga ke depan menjadi tantangan berat. Pasalnya, angka partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya masih belum mencapai 70 persen.
“Pilgub 2013 angka partisipasinya 64,39 persen. Lalu Pilbup 2013 sebesar 64,09 persen. Pileg 2014 sebesar 67,46 persen dan pilpres 2014 sebesar 66,62 persen. Ini data yang kami peroleh dari KPU Kuningan,” kata Dudi.
Saat itu, Dudi menjadi salah satu narasumber sosialisasi yang digelar Panwaskab Kuningan. Disamping Dudi, dihadirkan pula KBO Intelkam Polres Kuningan, Ipda B Purnomo.
Dalam materinya, B Purnomo menegaskan pihak kepolisian siap untuk menyukseskan pilkada serentak dengan menerjunkan ratusan personil. Namun, sama dengan panwaskab pihaknya membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Apabila ditemukan kasus pelanggaran dia meminta agar segera melaporkannya ke panwas atau ke polres.
“Kalau terjadi pelanggaran biasa maka panwas yang menangani. Beda halnya kalau pelanggaran pidana maka itu tugas polisi. Maka dari itu kami ikut bertanggungjawab dalam penyuksesan pilkada serentak nanti,” tegas Purnomo.
Dalam sosialisasi itu, Ketua Panwaskab Jubaedi SH beserta dua anggotanya Abdul Jalil Hermawan dan Ondin Sutarman hadir. Sedangkan peserta yang diundang antara lain ketua MKKS Negeri, ketua MKKS Swasta, BEM UNIKU, BEM STIKKU, BEM UNISA, BEM STKIP Muhammadiyah dan Ketua Kwarcab Kuningan.
“Ini Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Indeks Kerawanan Pemilu dan Kedudukan/kapasitas ASN dalam Pemilu. Pesertanya masih terbatas. Ke depan kami akan agendakan sosialisasi serupa dengan peserta lebih banyak,” kata Ketua Panwaskab Kuningan, Jubaedi SH. (deden)
