KUNINGAN (MASS)- Pihak Kejaksaan Negeri Kuningan mengakui, para SKPD yang ada di Kabupaten Kuningan meminta pendampingan penggunaan dana covid-19 kepada pihaknya setelah anggaran itu digunakan.
“Dinsos mengajukan surat pendampingi pada Juni. Begitu juga yang lain meski untuk RSUD Linggarjati, RSUD 45 dan Dinas Kesehatan legal opinion atau pendapat hukum,” ujar Kasi Intel Kejari Kuningan Mahardika Rahman menjawab pertanyaan pada saat audiensi dengan para wartawan yang tergabung pada Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis) di Aula Kejari Kuningan, Selsa (7/7/2020).
Sementara itu, Kajari Kuninganga L Tedjo Sunarno mengaku, pihaknya selama ini tidak tinggal diam, selama ada yang melaporkan akan bertindak sesuai dengan aturan.
“Jangan sampai diduga macam-macam setelah ditelusuri ternyata tidak terbukti, kan kasihan kepada mereka. Pada intinya kami tidak diam akan melakukan tindakan apalagi yang melanggar aturan,” jelasnya.
Pada saat audiensi itu banyak muncul pertanyaan mulai dari apakah anggota DPRD bisa mendapatkan proyek pengadaan sembako atau tidak, meskipun di belakang layar.
Sejauh mana tindakan nyata dari Kejari terhadap penggunaan anggaran covid-19 yang jumlahnya Rp72 miliar.
Lalu, banyak potongan bansos dan juga besaran uang yang diterima dengan diberikan oleh pemerintah.
Terkait ada dugaan anggota DPRD yang bermain proyek pengaadan, menurutnya secara aturan tidak boleh.
Sedangkan terkait bantuan yang tidak sesuai yang diterima dengan ditandatangan, menurutnya tergantung si penerimanya.
“Untuk bantuan yang hanya menerima Rp200 ribu dari seharusnya Rp600 ribu kami sudah terjun. Bagi kami selama ada kesepakatan si penerima dengan yang akan diberi tidak menjadi masalah,” ujar Kejari yang diamini oleh Kasi Pidsus Ardhy Haryoputranto.
Bahkan, ada di salah satu desa bantuan itu dibagi rata, sampai yang mempunyai mobil seperti Pajero atau Futuner pun mendapatkan bantuan karena sistemnya bagi rata semua warga.
Pihaknya pun mengaku, semua pertanyataan yang dilontarkan oleh Anarkis akan menjadi kajian pihaknya untuk melakukan pendalaman.
Sementara itu, selain pertanyaan yang diatas juga yang menjadi sorotan tajam masyarakat proses pembelian dan renovasi Rumah eks Sakit Citra Ibu (RSCI).
Kemudian pengadaan obat dan perlengkapan kesehatan, keterbukaan dalam penerimaan bantuan alat penanganan Covid-19.
Kegiatan dimulai pukul 10.00 hingga jam 13.00 WIB. Meski banyak jawaban yang belum memuaskan. Namun, setidaknya audiensi berjalan dua arah.
Sementara itu, selain Kajari tampak juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Andi Manapang dan Kasubdi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Seksi Intelejen, Wawan Gusmanwan. (agus)
