KUNINGAN (MASS)- Banyaknya dana yang masuk ke desa menjadi perhatian serius pemerintah. Maka, agar dalam tata kelola keuangan desa tidak salah maka diharuskan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.
Pada Kamis (3/5/2018) BPKP menggelarworkshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes. Kegiatan ini yang diselenggarakan oleh BPKP di Aula Raja Seafood.
Pj Sekda Dadang Supardan tampak hadir mewakili Plt Bupati Dede Sembada. Mantan Kadisdik Kuningan itu yang membuka acara workshop.
Kegiatan tersebut mengahdirkan empat narasumber Anggota DPR RI H Amin Santono, Deputi Kepala BPKP yang diwakili oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I H Adi Gemawan. Kemudian, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Arman Syifa dan Kepolisian Daerah Prov Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Keuangan Kombes Pol Drs Agus Hidayat.
Dadang yang membacaraan sambutna Plt Bupati mengatakan, menyikapi diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah Kabupaten Kuningan konsisten untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi aspek regulasi, kelenbagaan, tatakelola dan pengawasan.
“Pemerintah Kabupaten Kuningan telah mengalokasikan ADD sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2014,” ujarnya.
Penyaluran alokasi dana desa tahun 2018 sudah dapat dilakukan pada bulan Februari. Perjalanan empat tahun dana desa dikucurkan ke desa banyak terjadi perubahan yang signifikan di desa.
Terutama lanjut dia, meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan, prasarana sosial dasar dan bergeraknya perekonomian desa melalui tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sementara itu, peserta yang hadir dalam acara workshop mayoritas adalah perangkat desa dari wakil 361 desa. selain juga ada dari 32 kecamatan. Para peserta sendiri tampak antusias mengikuti acara ini. (agus)
