KUNINGAN (MASS) – Di tengah situasi krisis ekonomi di Kabupaten Kuningan, sejumlah pejabat daerah justru menuai kontroversi karena asyik menikmati hiburan dengan acara saweran. Hal itu dikatakan oleh Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan, Renis Amarulloh.
Menurutnya, hal tersebut menjadi sorotan tajam masyarakat, terutama karena pemerintah daerah sedang terancam gagal bayar dan kesulitan memenuhi kewajiban fiskalnya. Kondisi ekonomi Kuningan saat ini tengah dihimpit berbagai permasalahan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.
“Banyak warga harus berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah situasi yang semakin sulit. Namun, ironisnya, di tengah kondisi ini, sejumlah pejabat daerah terlihat menikmati kemewahan pribadi yang mencerminkan ketidakpedulian terhadap rakyat,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).
Sebagai bentuk respons terhadap situasi itu, pihaknya mengecam keras perilaku para pejabat yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat. Renis mengungkapkan, rasa prihatinnya terhadap tindakan pejabat yang terkesan abai terhadap tanggung jawabnya.
“Kami sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat Kuningan merasa prihatin. Rakyat sedang kesulitan, namun pejabat malah asyik dalam acara yang seharusnya tidak terjadi di tengah situasi seperti ini. Ini adalah bentuk ketidakpedulian yang jelas dan sangat tidak dapat diterima,” tegasnya.
PC IMM Kuningan mendesak agar pejabat daerah yang terlibat dalam acara tersebut segera mengundurkan diri. Menurut mereka, langkah itu penting untuk memulihkan citra pemerintah daerah dan menunjukkan komitmen dalam menangani krisis ekonomi yang tengah melanda.
Ia menambahkan, pemerintah harus menunjukkan integritas dengan lebih fokus pada penyelesaian masalah keuangan daerah. Renis juga menyerukan agar pejabat publik lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang mengharapkan kepemimpinan yang tanggap dan bertanggung jawab.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi krisis ini dan memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” imbuhnya.
Pihaknya, berharap agar peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait, terutama para pejabat daerah, untuk lebih memperhatikan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat.
“Rakyat membutuhkan solusi nyata, bukan tontonan yang justru memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” pungkasnya. (argi)
