KUNINGAN (MASS) – Paska Rapat Paripurna Penetapan APBD 2020 Kamis (28/11/2019), para pimpinan DPRD langsung bergegas ke Bali. Mereka ikut bersama pengurus Kadin Kuningan dan juga Bupati H Acep Purnama MH untuk menghadiri acara Kadin.
Pimpinan dewan yang ikut diantaranya Nuzul Rachdy SE (ketua DPRD), H Dede Ismail (wakil ketua) dan H Ujang Kosasih MSi (wakil ketua). Sedangkan dari Kadin, H Uba Subari (ketua Kadin), H Purnama dan pengurus Kadin lainnya.
“Bupati menerima penghargaan Kadin Award yang akan diserahkan oleh presiden. Saya mengusulkan ke Kadin Jabar agar pimpinan dewan juga diundang,” aku Uba kala dikonfirmasi keikutsertaan para pimpinan dewan.
Dari 3 pimpinan dewan yang ikut, 2 diantaranya bukan pengurus Kadin. Sedangkan Ujang Kosasih masuk struktur Wanhat Kadin. Uba selaku ketua Kadin Kuningan menjelaskan, ada keterkaitan antara kehadiran pimpinan dewan dan acara Kadin lantaran Ujang masuk Wanhat Kadin.
“Yang jelas dari Jawa Barat itu hanya ada 3 orang yang mendapatkan Kadin Award. Yaitu Gubernur Jabar, Bupati Kuningan dan Bupati Bekasi,” sebut Uba.
Diterpa Isu Gratifikasi
Terkait penetapan APBD 2020, isu gratifikasi menyeruak. Para anggota dewan diduga diberi sejumlah uang agar paripurna penetapan APBD berjalan lancar. Hanya saja, nominal tiap anggota dewan berbeda-beda.
Dari 50 legislator tersebut, dikabarkan ada yang menerima dan ada pula yang menolak pemberian eksekutif.
Menurut sumber kuninganmass.com yang dapat dipercaya, seorang anggota diduga diberi uang senilai Rp1 juta. Nominal tersebut terpaut jauh dengan uang yang diduga diterima anggota badan anggaran (banggar), terlebih pimpinan dewan. Selisihnya sampai berkali-kali lipat.
Kala dikonfirmasikan, Ketua DPRD Nuzul Rachdy membantahnya. “Hoax !!! ga ada gratifikasi. Suruh ngomong aja di media kalo ada berita itu. Halunisasi,” tandas Zul, sapaan pendeknya. (deden)
