KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih menjelaskan hasil pemanggilan TAPD Pemkab Kuningan soal gagal bayar atau tunda proyek APBD TA 2022.
“Kami DPRD akan terus melakukan pengawasan pantauan sejauh mana realisasinya (solusi pembayaran),” ujar H Ujang, Kamis (12/1/20223) kemarin.
Kegiatan yang harus diselesaikan oleh Pemda di tahun 2022 itu, kata H Ujang, tersebar di 19 SKPD dengan total Rp 94 Milyar. Proyek yang dimaksud, ada yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus), BP (Bantuan Provinsi) dan yang bersumber APBD.
“Kan pemerintah itu dalam mengeksekusi anggaran, tidak berarti uang DAK untuk membayar DAK, tapi uang itu masuk uang kas daerah. Nanti mana yang harus dibayar itu yang dibayar duluan,” jawab H Ujang saat ditanya, kenapa DAK turun dari pusat tapi proyeknya belum terbayar hingga akhir tahun.
Saat ditanya apakah pemindahan alokasi anggaran DAK itu diperbolehkan, Ujang tidak menjawab boleh atau tidak.
“Itu yang terjadi. Secara regulatif itu sudah dilakukan koordinasi komunikasi dengan Provinsi maupun Pusat dalam penyelsesaian ini,” kata H Ujang.
Adapun sebagai lembaga DPRD, politisi PKB itu mengamini bahwa pihaknya mungkin baru kali ini terlibat. H Ujang mengaku sudah mengatakan hal tersebut sejak jauh-jauh hari (kurangnya keterlibatan legislatif).
H Ujang juga mengatakan, pihaknya sudah menekankan beberapa hal prioritas kewajiban bayar Pemda, mulai dari tunjangan pegawai sampai pengusaha “kecil” yang menggarap proyek dengan pinjaman bank.
Sementara, Ketua Komisi 2 M Apif Firmansyah juga mengutarakan kesepakatan dan kesepahaman DPRD dengan TAPD, bahwa terkait pembayaran bagi program-program di setiap SKPD itu akan diselesaikan Maret atau maksimal April. Apif bilang, tidak ada lagi kata “insya allah” (satir untuk kata mungkin, red) untuk bayar.
“(Adakah potensi Pemda pinjam dulu?) Pinjaman daerah dan lain-lain belum tau, kita mendorong jangan sampai dulu (pinjam). Karena nantinya jadi beban berjalan tahun berikutnya. (Bunga?) Ya semuanya juga (ada bunga kalo pinjaman),” tuturnya.
Apif membenarkan, DPRD mendorong prioritas Pemda untuk membayar utang proyek tersebut.
“Kita meminta pada eksekutif, semua DAK, BP PAD ke bayar-bayar dulu. Pimpinan (DPRD) juga menugaskan kami (setiap kosmisi) agar mengevaluasi semua SKPD yang punya tunda bayar,” sebut Apif. (eki)
Video :
