KUNINGAN (MASS) – Sebuah bendera kuning dipasangkan di bagian depan Kantor Pemda Kuningan oleh mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus (Kuningan), Kamis (22/9/2022) siang.
Bendera Kuning dengan tulisan “Matinya Keadilan” itu, dipasang organisasi yang hadir dalam audiensi tersebut seperti HMI Kuningan, IMM Kuningan, dan KAMMI Kuningan sebagai simbolis keprihatinan.
Bendera itu, dipasang setelah mereka melakukan audiensi, mempertanyakan tindak lanjut tuntutan aksi yang dilakukan sebelumnya, perihal kenaikan BBM.
Terlihat dari Cipayung Plus, Ketua Umum HMI Kuningan Toto Sunarto didampingi Asep Iskandar dan Diah Al Kaff. Lalu perwakilan IMM Ahmad Isryad dan Syahrul, dan kawan-kawan. Kemudian dari KAMMI ada Muhammad Bagja dan rekan-rekan.
Sebelumnya, mereka diterima oleh pemerintah daerah di Ruang Rapat Linggarjati. Dari pemda, nampak Sekertaris Daerah Dr Dian Rahmat Yanuar M Si, Kadinsos Dr Deni Hamdani M Si, Kadiskopdagperin U Kusmana,
Masih dari Pemda, ada Kakesbangpol, Kabag Hukum, Satpol PP, perwakilan Dishub, perwakilan Dinas Pertanian, serta hadir pula dari Polres dan Kodim.
Dalam audiensi yang dimoderatori Syahrul itu, satu persatu perwakilan dari organisasi angkat suara menagih janji dari Bupati dan DPRD terkait aksi BBM yang digelar awal Bulan September 2022.
“Kami belum menemukan titik terang,
Ingin tindaklanjut fakta integritas, apakah sudah disampaikan ke pemerintah pusat?” tanya Toto.
Disampaikanya, dampak kenaikan harga BBM bukan hanya berdampak pada harga pangan lain. Yang terasa di tatanan bawah, adanya konflik sosial karena BLT BBM. Belum lagi soal antrian di POM Bensin.
Perwakilan IMM, Ahmad Irsyad, mempertanyakan perihal penanggulangan kenaikan BBM di tingkat daerah. Pemda, berjanji mengalokasikan sebesar 6 Milyar.
“Meminta kejelasan, penyalurannya kemana ? Pihak mana yang bertanggung jawab,” sebutnya.
Begitu juga dengan M Bagja dari KAMMI Kuningan, menyampaikan beberapa keprihatinannya perihal kenaikan BBM dan dampaknya yang ada di masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga sempat mempertanyakan tidak adanya perwakilan legislatif dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Dr Dian Rahmat Yanuar M Si, bergantian dengan Kadinsos Dr Deni Hamdani serta Kadiskopdagperin U Kusmana memberikan jawaban.
Sekda menjelaskan, bahwa 6,5 Milyar yang dimaksud adalah kewajiban daerah sesuai 2% dari transfer dana umum. Dan pihaknya, tengah berusaha agar bantuan yang diberikan pemerintah daerah, bisa tepat guna.
“Tiga kerawanan terjadi pada masyarakat global, bukan hanya lokal. Krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan,” ujar Sekda sembari cerita efek konflik Rusia-Ukraina.
Sementara, Kadinsos Dr Deni Hamdani M Si mengatakan pihaknya terus melakukan validasi data soal bantuan sosial, termasuk basis DTKS.
Hal itu, diutarakannya menjawab perihal bansos yang dianggap sumber konflik di kalangan bawah. Kadinsos mengatakan, pihaknya diberi kewenangan sensus yang dilakukan by name by adress, tidak hanya mengandalkan data BPS yang bersifat sampling.
“Soal bantuan, tidak lagi debateble, tidak boleh ada pemotongan. Ini pendapat resmi, apapun kondisinya di lapangan, tidak boleh dipotong,” ucapnya.
Sementara, Kadiskopdagperin U Kusmana juga mengatakan jurus-jurus yang akan dikerjakan pihaknya untuk bisa menjadi bantalan sosial. Mulai dari pasar murah, bantu UMKM dll.
Pemaparan dan perdebatan sendiri terus berlangsung sampai akhir. Masukan dan masukan dari mahasiswa, serta jawaban dari pemerintah, peserta nampak belum sepenuhnya puas.
Bahkan, dari pihak mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya dan menunjukan kembali dan membiarkan fakta integritas yang pernah ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati Kuningan itu tergeletak di meja audiensi.
Setelah menyerahkan fakta integritas tersebut, mahasiswa kemudian keluar dan memasang bendera kuning. (eki)
