KUNINGAN (Mass) – Fraksi PAN Persatuan DPRD Kabupaten Kuningan menyoal besaran nilai anggaran yang direncanakan pada RAPBD TA 2017 untuk Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan senilai Rp 20,2 miliar. Bagi PAN, angka tersebut dinilai terlalu besar bahkan lebih tinggi dari belanja urusan Sekretariat Daerah.
“Kami menilai, belanja non urusan di Setda sebesar Rp 20,2 miliar terlalu besar. Bahkan lebih tinggi dari belanja urusan Setda yang hanya Rp 18,9 miliar,” ucap jubir Fraksi PAN Persatuan DPRD Kuningan Nuripah yang diketuai Aang Hasanudin saat menyampaikan PU Fraksi terkait RAPBD Kuningan TA 2017 baru-baru ini, Kamis (15/12).
Menurutnya, hal tersebut tidak sebanding dengan output yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena, non urusan hanya dirasakan oleh aparatur lingkup Setda saja dan mohon agar dipertimbangkan.
Tak hanya menyoroti soal rencana anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan bagi lingkungan Setda Kuningan, pihaknya juga menyentil sejumlah anggaran lain yang diperuntukan di beberapa titik.
“Kami mohon penjelasan mengenai belanja-belanja, seperti penyediaan jasa guru dan tenaga kependidikan non PNS sebesar Rp 2 miliar, pemberdayaan UPTD SD dan RKB sebesar Rp 1,9 miliar, penyediaan biaya pengelolaan Puskesmas, Labkesda dan Gudang Farmasi sebesar Rp 2,7 miliar. Lalu penataan GOR Ewangga sebesar Rp 3 miliar, dan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 14,1 miliar,” sebutnya.
Fraksi PAN Persatuan juga meminta, penjelasan dari Bupati Kuningan terkait kenaikan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) Struktural sebesar Rp 5,9 miliar dari Rp 30,9 miliar menjadi 36,8 miliar.
“Apa yang mendasari kenaikan tunjangan tersebut. Lalu bagaimana cara perhitungan kenaikan tunjangan tersebut,” tandasnya.
Lalu, pihaknya juga berharap agar peruntukan dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp 1,733 triliun, dapat dimanfaatkan untuk masyarakat Kuningan, dan bukan hanya sebagian masyarakat saja.
“Secara keseluruhan, kami mencermati masih terdapatnya belanja di SKPD yang kurang pas dan terlalu besar alokasi anggarannya. Untuk itu, kami menekankan agar dilakukan kajian ulang dan reposisi kembali belanja SKPD dalam RAPD Kuningan TA 2017,” pungkasnya. (andri)
