KUNINGAN (MASS) – Polemik pameran pembangunan yang awalnya akan digelar di Terminal Tipe A Kertawangunan, bisa saja batal jika terus memunculkan kemdharatan.
Hal itu, disampaikan oleh ketua Perumda AU Kuningan Hj Heni Susilawati, saat audiensi di DPRD Kuningan bersama P3MI, Jumat (12/8/2022) kemarin.
Dalam pernyataan lengkapnya, Heni menyebut bahwa pihaknya datang dengan jajaran lengkap menejemen Perumda AU, sebagai bentuk menaruh respek dan menyambut baik, keinginan pihak-pihak untuk berpartisipasi dalam pameran pembangunan.
“Saya juga apresiasi DPRD yang memfasilitasi pertemuan hari ini,” ujarnya mengawali pernyataanya.
Sebelum dilanjutkan, Heni menyampaikan beberapa legal standing kenapa pihaknya menyampaikan opsi-opsi soal pameran pembangunan Hari Jadi Kuningan ke 524.
Legal standing yang disampaikan, mulai dari Perda no 11 tahun 2019 tentang Perumda AU, lalu Perbup sampai Surat Penunjukan dari PHBN (Panitia Hari Besar Nasional) tentang Pameran Pembangunan Hari Jadi Kuningan 524.
“Dari sini (legal standing) kami bekerja,” ucap Heni.
Heni menyebutkan, sampai semalam sebelum pertemuan, pihaknya terus memaksimalkan forum konsultasi dan koordinasi dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM), meminta arahan. Hal itu, sesuai tugasnya sebagai direktur Perumda AU yang harus konsultasi dan komunikasi sebelum mengambil keputusan.
“Dalam kapasitas kami selaku lembaga yang diperintahakan untuk menyelenggarakan pameran ini, kami menyambut baik setiap warga negara yang berpartisipasi,” ujarnya.
Dan pihaknya, kata Heni, mencatat betul dinamika yang ada di lapangan terkait pameran. Karenanya, sejak pertama menerima surat penunjukan, langkah pertama yang dilakukan Perumda AU adalah evaluasi gelaran pemeran sebelumnya.
“Mengapa evaluasi ? Untuk langkah perbaikan,” tuturnya.
Kedua, kata Heni, setelah evaluasi yang dilakukan, pihaknya menyusun kepanitiaan, tim yang dipercayakannya secara teknis untuk koordinasikan berbagai hal persiapan pameran.
“Dalam perjalananya ada beberapa yang melakukan komunikasi, kami terbuka menerima dengan baik. Tapi secara legal, sampai hari ini kami tidak pernah menerbitkan SPK,” ucapnya tegas.
Hal itu, dilakukannya karena tidak mau ceroboh, ingin hati-hati. Dalam konteks itulah, Perumda AU memilih memaksimalkan komunikasi ke KPM, serta menyampaikan dinamika di lapangan.
“Pada prinsipnya, kami siap melakukan Pameran Pembangunan. Namun dengan adanya dua ijin itu, Kami tidak ingin pameran berakhir dengan mudhorot. Ingat ini adalah selebrasi kita semua untuk merayakan kebahagiaan Hari Jadi Kuningan,” sebut Heni.
Dalam pertemuan kemarin, Heni menyampaikan ada beberapa opsi yang muncul pasca munculnya polemik tersebut. Pertama, Terminal Tipe A Kertawangunan itu, ada sisi barat dan timur. Bisa saja, karena adanya dua ijin itu, digunakan sisi tertentu untuk Pameran Pembangunan, sisi lainnya tetap digunakan P3MI.
“Jika opsi ini tidak diterima, ya sudah tidak perlu ada pameran. Atau opsi lainnya, kita akan pindah tempat (Pameran Pembangunan), sekiranya akan menimbulkan mudhorot (jika tetap di Terminal),” ucap Heni.
Heni menyebut, dalam Hari Jadi Kuningan 524 ini, pesan pentingnya bahwa para pihak harus memberikan edukasi pada masyarakat dalam rasa kebahagiaan mereka.
“Saya yakin dengan partisipasi semua pihak, pameran akan nyaman untuk diselenggarakan. Kami selaku EO, terbuka, kami berusaha persuasif sebelum ke KPM kita hearing (mendengar apa yang ada di lapangan, red),” sebutnya.
Sebelumnya, audiensi yang dilakukan P3MI (Pengusaha Pasar Malam Indonesia) Kuningan karena adanya dugaan dua ijin di tempat dan waktu yang sama. Ijin itu, terkait penyelenggaraan Kuningan Expo atau Pameran Pembangunan di momentum Hari Jadi Kuningan 524.
Dua ijin yang dimaksud, adalah penggunaan Terminal Tipe A Kertawangunan yang diberikan ke P3MI untuk satu bulan 25 Agustus – 25 September 2022.
Dan ijin lainnya yang dipertanyakan P3MI, tentang penggunaan Terminal Tipe A Kertawangunan untuk Pameran Pembangunan Hari Jadi Kuningan 1-10 September 2022.
Baca : https://kuninganmass.com/polemik-pameran-pembangunan-hari-jadi-kuningan/
Sementara, Hj Heni Susilawati saat dikonfirmasi ulang pada Sabtu (13/8/2022) siang ini perihal polemik tersebut, dia mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih terus mematangkan koordinasi.
“Yang kami sampaikan waktu di DPRD cukup jelas. Keputusannya ada di tiga opsi seperti yanh disampaikan di forum. Adapun keputusan akhir, kami akan matang kan kordinasi dengan panitia phbn dan KPM. Dengan mempertimbangkan banyak hal tentunya,” jawab Heni. (eki)
