KUNINGAN (MASS) – Pada penyaluran bansos diduga ada keterlibatan anggota DPRD Kuningan. Khususnya dalam pengadaan beberapa komoditas sembako.
Kabarnya salah seorang oknum anggota dewan “mengondisikan” pasokan komoditasnya. Bahkan sumber kuninganmass.com yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan adanya pertemuan dengan sejumlah kuwu wilayah timur di Ciledug.
“Iya (oknum, red) anggota dewan mengumpulkan para kuwu di Ciledug minggu-minggu kemarin sebelum penyaluran dana BPNT oleh kantor pos,” ungkap sumber tersebut.
Sejumlah desa di wilayah timur dalam beberapa hari ini ada yang sudah dilaksanakan penyaluran dana bansos BPNT. Pihak desa memfasilitasi tempat antara PT Pos dan KPM (penerima).
Menurut keterangan dari salah seorang penerima, PT Pos menyalurkan uang 600 ribu. Namun mereka hanya menerima uang sebentar, karena setelah itu uangnya diambil untuk dibelanjakan sembako.
Sementara itu, di lapangan masih ada penerima yang dobel menerima antara bansos BPNT dan PKH. Masih ada juga warga mampu yang masih mendapatkan bansos.
Ditanya soal dugaan keterlibatan anggota dewan, Kepala Dinsos Dr Deni Hamdani menjawab belum mengetahuinya.
“Mudah-mudahan informasinya salah. Kami (Dinsos, red) hanya memantau penyaluran bantuan sembako tunai saja, tidak sampai kepada komoditas yang dibeli oleh KPM,” jelas Deni.
Ketentuan sekarang, sambung Deni, KPM bebas memilih belanja sembako kemana saja. Mau ke warung tetangga, warung terdekat, agen warung, pasar tradisional atau yang lainnya. (deden)
Ahmad Hidayat
8 Maret 2022 at 16:48
Benar sekali khusus daerah saya desa cihideunghilir kecamatan cidahu. Dana cair 600k namun setelah itu di suruh serahkan kembali untuk belanja sembako senilai 2 paket 1 paket 200k total biaya sembako 400k. Kami hanya menerima uang tunai 200k .