KUNINGAN (MASS) – Ada beberapa indikator yang dapat menggambarkan sejauh mana pemilu dapat terlaksana secara berkualitas, diantaranya adalah menghormati hukum yang berlaku, memiliki perencanaan kegiatan yang tepat, pendidikan tentang kepemiluan kepada masyarakat terlaksana dengan baik (sosialisasi pemilu), pembiayaan yang baik (efisien), dilaksanakan oleh penyelenggara yang berkualitas, menjunjung tinggi prinsif-prinsif etika dasar, didukung oleh peralatan dan material yang memadai, terlaksananya manajemen perselisihan pemilihan yang cepat dan tepat, terwujudnya keadilan dan kedamaian pada setiap tahapan, terdaftarnya data pemilih yang faktual, terselenggaranya proses penghitungan yang tepat dan akurat serta adanya publikasi hasil yang masif, akurat dan transparan (ACE:2014).
Salah satu poin indikator yang paling strategis dan diyakini akan mampu untuk menghantarkan kepada terwujudnya pemilu yang berkualitas adalah; pemilu tersebut harus dilaksanakan oleh penyelenggara yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, apa indikator dari penyelenggara yang berkualitas tersebut? Penyelenggara pemilu yang berkualitas setidaknya memiliki 2 (dua) indikator, yaitu memiliki integritas dan profesionalitas.
Penyelenggara yang berintegritas adalah penyelenggara yang mampu untuk bersikap, berperilaku dan berkepribadian jujur, mandiri, adil dan akuntable. Seorang penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus benar-benar didasari niat untuk semata-mata dapat terselenggarakannya Pemilu yang sesuai dengan regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh terkontaminasi dengan niat menyelenggarakan pemilu demi memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
Seorang penyelenggara pemilu juga harus memiliki jiwa kemandirian yang mantap, artinya seorang penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya harus terbebas atau mampu menolak segala campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. Selanjutnya seorang penyelenggara pemilu harus mampu berbuat adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, seorang penyelenggara wajib menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.
Terakhir berkenaan dengan integritas seorang penyelenggara pemilu, dia harus memiliki akuntabilitas yang tinggi. Artinya sebagai penyelenggaraan pemilu, dia harus mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya secara penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain harus memiliki integritas, demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas, seorang penyelenggara pemilu juga harus memiliki profesionalitas. Seorang penyelenggara pemilu memiliki profesionalitas apabila mencerminkan indikator-indikator sebagai berikut; Pertama, berkepastian Hukum, artinya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kedua, mampu mewujudkan aksesibilitas yang baik, artinya mampu memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan; ketiga, berlaku tertib, maksudnya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
keempat, bersikap terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mampu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik; kelima, proporsional, maksudnya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
keenam Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas; ketujuh efektif, artinya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mampu melaksanakan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
kedelapan efisien, yang bermakna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mampu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran; kesembilan memperjuangkan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Untuk melahirkan penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan profesionalitas demi terlaksananya Pemilu yang berkualitas, tidak akan terlepas dari peranan lembaga yang melahirkan tim penyelenggara Pemilu tersebut. Apapun namanya dari lembaga tersebut, dan siapapun orangnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan atau melahirkan tim penyelenggara pemilu, mau tidak mau harus benar-benar steril dari beragam intervensi yang bertendensi beritikad untuk semata-mata memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongannya. Mereka idealnya harus bersungguh-sungguh dan tetap fokus pada satu tujuan, yaitu melahirkan penyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan profesionalitas.***
Penulis : Toto Dianto
Pendidikan Terakhir : S3, Pendidikan Umum, UPI Bandung
Pekerjaan : Dosen di UNIKU dan Guru di SMP Negeri 1 Luragung,
Kuningan, Jawa Barat
Prestasi : Guru Berprestasi Jenjang SMP Tingkat Kabupaten KuninganTahun 2012
Juara ke III, Anugerah Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi Tingkat Nasional Tahun 2015
Alamat : Rt.03/Rw.02 Dusun Manis, Desa Garawangi, Kecamatan garawangi, Kabupaten Kuningan 45571
HP : 081 320 648 120
No KTP : 3208081903710002
E-mail : totodianto1971@gmail.com
