Miskin Ekstrim, Gagal Bayar dan Nunggak Tunjangan Jadi “Gugatan” Warga Untuk Tour De Linggarjati

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam beberapa organisasi, terlihat mendatang gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Jumat (6/1/2023) kemarin.

Mereka yang tergabung dalam Gerakan Kita, Ikatan Pemuda Awirarangan (IPMA), Forum Masyarakat Kuningan (Formaku) serta komunitas UMKM menyoal penyelenggaraan Tour de Linggarjati kemarin.

Masyarakat yang datang itu, diterima Wakil Pimpinan DPRD H Dede Ismail (F-Gerindra), lalu Ketua dan Anggota Komisi 2 mulai dari Apif Firmansyah (F-PKB), Yaya (F-PKS), Saw Tresna (F-Golkar), serta H Udin (F-PAN).

Nampak dihadirkan juga dalam audiensi tersebut, SKPD yang terlibat dalam TdL kemarin, mulai dari ketua panitia Trisman Supriatna M Pd, Kadisporapar H Toto Toharudin, Asda 2 dr Ukas Suharfaputra, perwakilan Diskopdagperin dan unsur lainnya.

Salah satu perwakilan organisasi masyarakat, Atang, lantang mempertanyakan apa urgensi TdL dilakukan kembali di tahun 2022 kemarin. Apalagi, di sepanjang rute TdL, justru banyak yang harus dibantu sepetti kemiskinan dan pendidikan.

“Gak perlu ada lagi TdL. Lebih baik pemberdayaan, Nambalan jalan untuk TdL, barijeung dianjuk (tapi diutang),” ujarnya sembari menegaskan, dalam proyek itu ada kuli bangunan yang terlibat dan perlu bertahan hidup.

Pihaknya meminta, jangan hanya bangga karena kedatangan tamu dari luar, tapi harus ada program berkesinambungan untuk masyarakat bawah.

“Kemiskinan ekstrim, gagal bayar, sertifikasi guru, TPP, dan THL,” dirinci beberapa kasus yang terjadi belakangan, dan dikomparasi dengan TdL.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama disinggung juga korelasi antara TdL dan Soeratin, dimana anak-anak berjuang dan dianggap tidak terlalu diurus dengan baik. 

Atang juga bahkan menyebut Kabupaten Kuningan itu sebagai pecinta ceremonial. Dirinya mengkritik keras Kadisporapar yang disebutnya tidak memiliki program jelas. Selain Kadisporapar, Askab PSSI Kuningan juga diberedel pernyataan serupa.

Di akhir, perwakilan masyarakat dari UMKM juga minta disupport penuh dari pemerintah daerah. Hal itudijawab langsung H Dede Ismail di ruangan, serta diiyakan Ketua Komisi 2 Apif Firmansyah.

“DPRD secara kelembagaan sedang menyusun Perda perlindungan produk lokal,” sebut Apif. 

Adapun, seluruh keluhan masyarakat itu disampaikan dan dinger oleh para pihak. Sayangnya, karena waktu yang mepet ke shalat Jumat, audiensi dihentikan dan akan dilanjut pada hari berikutnya.

“Kalo tidak Senin, Selasa akan kita agendakan (rapat dengar pendapat lagi,” kata Apif.

Sementara, Ketua Pelaksana TdL Trisman juga mengutarakna bahwa adanya masukan dan kritikan sebagai perbaikan itu bukan persoalan, bahkan bagus.

“Sayangnya, tadi kita belum diberikan kesempatan menjawab,” kata Trisman sembari meninggalkan ruangan rapat. (eki)