KUNINGAN (MASS) – Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencatat warga sangat miskin alias miskin ekstrim (Desil 1) di Kabupaten Kuningan sebanyak 51.806 KK atau 156.605 jiwa.
Sedangkan untuk karegori miskin (desil 2) jumlahnya 44.600 KK atau sekitar 141.544 jiwa. Data itu, dikutip langsung oleh Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si dalam kegiatan pada Jumat (26/9/2025).
Bupati Dian, menyampaikan hal tersebut saat pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kantor Kecamatan Ciawigebang. Dian didampingi Kepala Dinsos Kuningan serta pihak perbankan.
“Oleh karena itu, Pemkab Kuningan bersama BNI mendistribusikan KKS kepada 15.557 penerima manfaat PKH dan BPNT se-Kabupaten Kuningan,” ujar Dian, pasca mengutip data kemiskinan di Kuningan dari DTSEN.
Dalam arahannya, Bupati Kuningan menekankan agar bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan dasar. “Bantuan ini jangan disalahgunakan. Saya sedih apalagi mendengar ada yang memakainya untuk judi online. Pemerintah hadir dengan segala keterbatasan. Karena itu, gunakan bantuan ini sebaik-baiknya, bahkan bisa ditabung untuk usaha,” tegas Bupati.
“Syukur kalau bisa menyisihkan sebagian untuk modal usaha kecil-kecilan agar bisa meningkatkan taraf hidup, sehingga bisa graduasi mandiri atau keluar dari kemiskinan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BNI Kuningan, Luki Perdana, menyebutkan Kabupaten Kuningan mendapat tambahan alokasi penerima bantuan sebanyak 15.557 orang yang harus tuntas sebelum 2 Oktober 2025.
“Kartu dan PIN sudah aktif, tinggal validasi data ke pusat. Tambahan alokasi ini setara Rp18 miliar dana bantuan yang akan berputar di Kuningan, di luar anggaran existing sekitar Rp50 miliar,” terang Luki.
Menurutnya, ke depan distribusi bantuan akan terintegrasi dengan koperasi lokal sehingga penerima manfaat juga menjadi anggota koperasi. Skema ini dirancang agar lebih dekat ke masyarakat sekaligus menggerakkan UMKM pangan daerah. (eki)
