KUNINGAN (MASS) – Banyak harapan masyarakat yang dipercayakan kepada para wakil rakyat yang kini duduk di Gedung DPRD Kuningan. Salah satunya meminta agar kelimapuluh orang tersebut kembali ke khittohnya.
“Khittoh disini penggunaan istilah saja. Maknanya 3 fungsi yang dimiliki anggota dewan itu mesti dijalankan dengan sepenuh hati, bukan hanya diucapkan pada setiap seremoni sosialisasi saja,” ujar Fri Maladi, seorang pemerhati politik, Jumat (11/10/2019).
Tiga fungsi yang dimaksud, imbuh pria yang juga ketua LSM Kampak itu, yakni fungsi budgeting, legislasi dan kontrol. Ia lebih menyoroti fungsi kontrol yang berdasarkan pengamatannya tidak mampu dijalankan secara optimal.
“Bagaimana mau optimal, selama 15 tahun eksekutif dan legislatif itu dikuasai oleh kekuatan yang sama. Sama sekali tidak ada kekuatan penyeimbang. Nah sekarang bisa dilihat sendiri bagaimana hasilnya,” kata Maladi.
Dengan muncul kekuatan baru yang menamai dirinya Koalisi Kuningan Bersatu (KKB), dia mengaku, harapan masyarakat kembali bangkit. Namun ditengah perjalanan, koalisi tersebut justru diterpa rumor yang kurang sedap.
“Padahal KKB itu 29 kursi. Itu bisa menjadi kekuatan penyeimbang. Ketika satu pilar demokrasi retak, maka legislatif sebagai pilar kedua bisa berdiri tegak sebagai penyangga. Tentu saja ini akan berefek positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kedepannya,” urai dia.
Kekuatan penyeimbang tersebut, menurutnya, dapat menjadi alat kontrol yang kuat apabila lahir kebijakan melenceng. Mereka akan mempunyai daya tawar tinggi untuk menelurkan program-program yang bersifat substantif dalam mengurus kesejahteraan rakyat.
“Jadi, fraksi-fraksi yang tergabung dalam KKB diharapkan tetap kompak, jangan pecah, jangan mau dibeli. Tolong perhatikan rakyat dengan kewenangan yang sekarang dimiliki. Ingatlah sumpah sewaktu dilantik,” tandasnya. (deden)