KUNINGAN (MASS) – Karena termasuk lembaga negara, DPRD Kuningan mesti jelas ketika mengeluarkan kebijakan meminjam uang. Terlebih angkanya besar mencapai 1 miliar rupiah.
Terlepas dari sebentar atau lamanya meminjam, DPRD bukan LSM ataupun organisasi tanpa bentuk. Maka sudah jadi kewajiban untuk menempuh prosedur dan mekanisme yang sesuai aturan pemerintahan.
“Lembaga negara ini secara etika kan kolektif kolegial. Ketika memerlukan anggaran signifikan maka harus ditempuh mekanismenya. Dananya untuk apa, talangan untuk apa, harus jelas dong,” ujar Praktisi Hukum, Abdul Haris SH, Kamis (23/1/2020).
Karena sudah ada pengembalian uang atas pinjaman pada 5 Desember 2019 lalu, menurut Haris, disitu terjadi sifat perbuatan melawan hukum. Karena tidak serta merta melibatkan para wakil yang duduk di legislatif.
“Apalagi sudah mengembalikan, berarti sudah terjadi kan?,” kata Haris.
Sebagai pengamat pemerintah, ia sangat menyayangkan atas adanya kejadian ini. Ketika ada pengembalian uang sebegitu besarnya, kenapa tidak ditindaklanjuti.
“Anggarannya untuk apa, kapan minjemnya, harus jelas lah. Apalagi ini dananya 1 miliar, besar sekali,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD, H Ujang Kosasih mengaku tidak mengetahui masalah pinjaman uang Rp1 miliar kala dikonfirmasi. Ia lebih banyak bicara soal imbauan Ketua DPRD Nuzul Rachdy lewat pesan whatsapp yang ditafsirkan oleh banyak orang sebagai bentuk pembungkaman terhadap anggota dewan.
Sama halnya dengan Ketua F-PDIP, Dede Sembada. Dia pun lebih banyak mengomentari beredarnya pesan Nuzul Rachdy yang sama-sama dari PDIP. Masalah pinjaman hanya sekilas yang menyebutkan itu bagian dari pembiayaan.
Sementara itu, jabatan sekretaris DPRD tidak lagi oleh H Nurahim (plt sekwan) sehingga kesulitan untuk mendapatkan informasi gamblang. Ia kini menjabat kepala BKPSDM. Kabarnya Plt sekwan sekarang oleh asda 1 pemerintahan. (deden)
