Connect with us

Hi, what are you looking for?

MGID

Politics

Meski Sudah Dicabut, Dewan Bakal Evaluasi Sertifikat Gratis Istri Bupati

KUNINGAN (MASS) – Meski sudah dicabut, DPRD Kabupaten Kuningan tetap akan melakukan pembahasan, evaluasi, soal ajuan sertifikat gratis atas nama istri bupati.

Hal itu, disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan Drs H Ihsan Marzuki, Selasa (18/10/2022) sore. Pada kuninganmass.com, Ihsan menyebut pembahasan tetap perlu dilakukan.

“Tetep kalo pembahasan tetep perlu, penegasan kembali, sekaligus mensosialisasikan (program tersebut) baik untuk komisi 1 maupun berbagai penyelenggara, dan juga bagi msyarakat,” ujar politisi PKS tersebut sembari mengiyakan pembahasan itu sekaligus bentuk evaluasi.

Dicontohkannya, program PTSL dari ATR BPN misalnya, petunjuk teknisnya seperti apa, dari Diskopdagperin juknisnya seperti apa, dan dari kepolisian juknisnya seperti apa.

Sebelumnya, Ihsan Marzuki cukup panjang menerangkan apa yang menjadi tujuan dari program sertifikat tanah gratis untuk masyarakat, terutama PTSL.

“PTSL melindungi warga atas sengketa kepemilikan tanah. Itu ada kriteria, salah satunya harus mengikuti proses dari mulai penyuluhan, pendataan, dan pengukuran,” sebut Ihsan sambil bertanya apakah kemarin yang bersangkutan ikut proses tersebut atau tidak, saat membahas contoh istri bupati.

Kalo memang sudah, lanjut Ihsan, ternyata ada kriteria lain yang salah satu kriterianya adalah untuk warga yang kurang mampu. Dan itu, tinggal dilihat secara etis, itu patut dilakukan atau tidak.

Ihsan juga mengandaikan, jika memang tidak dibatasi, justru itu yang akan merusak. Kalo tidak diatur siapa yang berhak, maka dikhawatirkan yang mengajukan justru para pengusaha-pengusaha dan orang kaya, dan itu makin tidak karuan.

“Satu sisi, pihak mengajukan harus menilai etis atau tidak, (sisi lainya) penyelenggara bisa memilah,” imbuh inisiator Gerakan Kita tersebut.

Dikatakannya, PTSL itu selain diperuntukan bagi yang kurang mampu juga untuk lahan dengan kepemilikan sosial seperti tempat ibadah dan lainnya.

Dan itu hal yang harus jadi pegangan bersama. Karena kalau tidak diatur untuk siapapun, justru kurang adil. Dan itu harus jadi bahan masukan di DPR RI.

“(Tujuannya ) Sama (program yang diajukan dari kedinasan juga). PTSL itu diberikan ke beberapa sektor, kepolisian, agraria, disperindag, prinsipnya sama,” jawabnya sembari kembali merujuk pada Inpres no 2 tahun 2018.

Di akhir, Ihsan juga mengatakan kalo memang sudah dicabut, justru sudah baik. Tinggal nanti dicari saja pengganti dari kouta kosong yang sudah dicabut tersebut.

“Cari umkm yang punya aset dan ingin disertifikatkan (agar bisa jadi jaminan untuk permodalan),” tutur Ihsan. (eki/deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement mgid.com, 597873, DIRECT, d4c29acad76ce94f smartadserver.com, 4577, RESELLER, 060d053dcf45cbf3 onetag.com, 7cd9d7c7c13ff36, DIRECT appnexus.com, 15825, DIRECT, f5ab79cb980f11d1 sonobi.com, 4dd284a06a, RESELLER, d1a215d9eb5aee9e appnexus.com, 15825, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 Media.net, 8CUTQ396X, DIRECT videoheroes.tv, 212716, RESELLER, 064bc410192443d8 sharethrough.com, YYFDsr3Y, RESELLER, d53b998a7bd4ecd2 appnexus.com, 12976, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 rubiconproject.com, 25060, RESELLER, 0bfd66d529a55807 video.unrulymedia.com, 170071695, RESELLER Contextweb.com, 562794, RESELLER,89ff185a4c4e857c
Advertisement

You May Also Like

Education

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tercatat menerima kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau BOS Reguler...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pengadaan layar interaktif / digital signage  ternyata bukanlah pengadaan baru. Meski masuk SiRUP untuk tahun 2025, pengadaanya sudah berlalu, namun jadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dilempar wacana pengadaan layar interaktif / digital signage oleh Ketua Dewan, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Kabag Barjas) Setda angkat bicara....

Government

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya muncul kritik soal pengadaan mobil dinas anyar pimpinan DPRD senilai Rp 2,6 Milyar , kini muncul lagi pengadaan yang...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Polemik pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanas setelah pernyataan terbaru dari Pimpinan Dewan dan pihak Eksekutif yang...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan nampak kaget dan balik bertanya saat dimintai tanggapan soal jalur Cisantana-Puncak, yang ternyata berada di sertifikat warga....

Government

KUNINGAN (MASS) – Jika tidak dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, tunjangan yang harus dibayar pemerintah ternyata lebih besar, hampir...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan yang menelan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kapolres Kuningan AKBP M. Ali Akbar bersama istri melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Ika Siti...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pasca menerima aksi demontrrasi yang bahkan sempat terjadi dorong-dorongan di pagar gedung DPRD Kuningan, Ketua DPRD  Nuzul Rachdy, S.E., memberikan tanggapan terkait...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua PSI Kuningan Asep S Sonjaya (Asep Papay) yang menyoroti DPRD agar ikut efesiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) mengapresiasi hasil Rapat Paripurna DPRD, Selasa (4/3/2025) kemarin, dengan agenda utama membahas putusan Badan Kehormatan (BK)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Persoalan dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kuningan, kembali disikapi oleh Ketua Distrik 020 Angkatan Muda Siliwangi...

Business

KUNINGAN (MASS) – Pembangunan RM Mie Gacoan yang berada di Jalan Aruji Kertawinata Kuningan depan SMAN 2 Kuningan, disidak Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan...

Politics

JAKARTA (MASS) – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggota...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan terus mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk bertindak tegas kepada salah satu anggotanya yang terlibat dugaan perselingkuhan. Desakan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan baru saja menggelar Rapat Paripurna soal dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggotanya, Rabu (12/2/2025) siang di gedung...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua PC PMII Kuningan, Dhika Purbaya menilai bahwa kinerja BK (Badan Kehormatan) DPRD Kuningan tidak serius mengatasi permasalahan di lembaganya sendiri....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kuningan mendesak agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan beserta Jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Situasi Kuningan saat ini sedang tidak baik-baik saja dan memprihatinkan, banyak permasalahan yang muncul dan mencuat di permukaan, dari mulai tunda...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan, melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Rudi Idham Malik, anggota DPRD Kabupaten Kuningan angkat bicara terkait isu yang belakangan santer menghantamnya. Ia dengan tegas membantah adanya penggerbekan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Belakangan ini, beredar di media sosial sebuah video yang memuat narasi tentang dugaan penggerebekan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang diduga melakukan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jadi, sebenarnya kapan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si dan Tuti Andriani SH MKn akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil...

Advertisement Smart Widget MGID
Exit mobile version