KUNINGAN (MASS) – Mandeknya rencana pembahasan UU Pemilu dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 oleh wakil rakyat menimbulkan kecemasan. Para legislator menunda pembahasaan tersebut lantaran dominan memandang saat ini Tanah Air sedang dirundung duka pandemi Covid-19 (Kompas, 09/02/2021). Padahal, berkaca dari peristiwa sebelumnya, Pemilu Serentak membuat sejumlah petugas pemilihan berkorban nyawa.
Sejumlah pakar, bahkan berdasarkan survey Indikator Politik Indonesia (Kompas, 09/02/2021) yang dilakukan pada 1-3 Februari 2021 dari 1.200 responden, 68,4 persen responden mengetahui bahwa banyak petugas yang meninggal akibat beban kerja yang berat di Pemilu 2019. Dari 59,9 persen responden menilai situasi itu tidak bisa dimaklumi. Dan atas dasar itu, 71,8 persen responden menyatakan, sebaiknya Pemilu serentak dihindari sehingga tak memunculkan korban jiwa lagi.
Hasil survey yang menggunakan sebagian suara rakyat itu berbanding terbalik dengan sikap sebagian besar wakil rakyat di Parlemen. Sebab, dominasi mereka memilih memperlambat pembahasan UU tersebut, karena tidak lain saat ini negara sedang menghadapi serangan wabah. Hanya ada dua Fraksi yang bulat setuju membahas UU tersebut, yakni Demokrat dan PKS. Sementara PDIP sebagai partai penguasa, menunggu suara terbanyak, namun condong kepada penundaan (Kompas, 09/02/2021).
Jika begitu, wakil rakyat ini mengikuti suara yang mana? Membingungkan. Sebab, suara wakil rakyat dengan rakyatnya berbeda. Jika UU Pemilu tidak segera dibahas dan direvisi, maka di 2024 akan terjadi Pemilu serentak yang super sibuk, karena menggelar Pilpres, Pileg, dan Pilkada secara bersamaan.
Jangankan 3, dari kasus sebelumnya yang hanya 2 Pemilu pun menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Ada dugaan karena faktor kelelahan yang menyebabkan para Pahlawan Demokrasi itu meninggal dunia. Jika nanti kembali digelar serentak, dengan sistem yang tidak diperbaiki, bagaimanakah kedepannya?
Dengan ketidakpastian kapan Prolegnas Prioritas 2021 akan dirumuskan, ini menunjukan bahwa para legislator yang terlibat kurang tersentuh dengan peristiwa meninggalnya petugas demokrasi di tahun sebelumnya.
Ini kontradiksi dengan suasana ketika Parlemen membahas UU Cipta Kerja. Meskipun banyak penolakan dari masyarakat, namun pembahasannya tetap sukses dilakukan sampai final dan berlaku mulai November 2020.
Selain itu, jika terjadi Pemilu serentak yang melibatkan juga Pilkada, maka sebuah daerah yang Kepala-nya sudah habis masa jabatan akan diganti oleh Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dari kondisi ini, dikhawatirkan mampu memunculkan kesan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), untuk keperluan apapun itu.
Berdasarkan survey sejumlah lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Ini mengherankan, sebab wakil seharusnya dapat dipercaya rakyat, dan satu suara dengan pemimpinnya itu.
Jangan sampai kepentingan pribadi atau golongan menunggangi pundak para legislator sehingga kerja mereka tidak optimal kepada rakyat. Dan sebaiknya Prolegnas Prioritas 2021 segera disahkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik.
DPR sendiri tak menjelaskan secara pasti mengapa pembahasan RUU ini ditunda dan belum dibahas dalam Prolegnas, selain karena faktor Pandemi dan masih adanya beda pendapat. Sehingga, sampai hari ini pun, Kamis 11/02/2021, dalam Harian Kompas, meskipun DPR kemarin sudah menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang ketiga, Progam Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 tetap belum juga disahkan.
Seperti potongan lagu Bung Iwan Fals : “Berdosakah tuan yang duduk di belakang meja, atau hanya ucapkan bela sungkawa. Aduh bosan!”
Penulis berharap, para wakil rakyat dapat satu suara meneriakan kepentingan rakyat, dan berhenti menyuarakan kepentingan golongan atau partai yang berdampak tidak baik untuk kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga, para legislator dapat satu suara dan segera menetapkan program legislasi nasional yang sejatinya sudah melebihi target ini.
Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan, (Iwan Fals, Surat Buat Wakil Rakyat).
Penulis : Tedy Ageng Setiady, SE (Pemuda dari Desa Cibinuang, Kecamatan Kuningan)
