KUNINGAN (MASS) – Polemik adanya persoalan yang terjadi di gedung dewan nampaknya menjadi trending topik dan menyedot perhatian semua kalangan. Namun jangan sampai malah mengesampingkan isu dan kepentingan yang lebih besar yaitu masyarakat secara luas.
fenomena tersebut secara tidak langsung telah menggeser perhatian jutaan mata masyarakat untuk menyoroti para legislator. Persoalan yang tersangkut orang nomor 1 di gedung dewan tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya hal hal yang terkait dengan legislatif. Baik aspek peranannya, tugas fungsi dan kewajibannya. Jangan sampai hal-hal yang jauh lebih subtansial luput dari sorotan.
Peran kontroling oleh mahasiswa dan perwakilan elemen masyarakat terhadap persoalan tersebut dirasa sudah cukup efektif. Jangan berlarut-larut, apalagi sampai melebar ke persoalan yang tidak subtansial.
Terkait dengan hasil akhirnya, mari serahkan sepenuhnya wakil rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itupun merupakan bagian dalam rangka pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja mereka selama ini.
Disisi lain, ada ada hal yang jauh lebih penting dibanding menghabiskan energi seluruhnya untuk persoalan tersebut. Misalnya kita soroti hal-hal peran-peran legislatif terhadap kaitanya langsung dengan masyarakat terutama soal kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, pertanian, keagamaan dan lain sebagainya.
Soal keagamaan misalnya, jika kemarin kemarin mencuat soal pesantren coba soroti fungsi legislatif dalam menjalankan fungsi budgetingnya. Bagaimana keberpihakan anggaran terhadap pesantren itu sendiri, bagaimana keadaan pesantren yang ada di Kuningan yang tidak hanya pada pesantren-pesantren khalaf (modern) tetapi juga pesantren salaf (tradisional). Coba tengok pendidikanya, para kiainya, santrinya dan fasilitas-fasilitasnya apakah sudah diperhatikan apa belum.
Kemudian jika waktu-waktu kebelakang mencuat isu soal limbah, bagaimana peranan legislatif terhadap fungsi controlingnya, bagaimana penanganan limbah yang selalu menjadi persoalan klasik sebagian masyarakat yang tak kunjung terselesaikan.
Misalnya limbah kotoran hewan yang berdampak terhadap masyarakat sekitarnya. Belum lagi soal-soal lain seperti pertanian, bagaimana peran legislatif dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan yang paling terbaru soal kekisruhan dalam penyaluran bantuan terhadap UMKM yang terdampak covid, apakah dalam pelaksanaanya sudah efektif atau malah terjadi gesekan horizontal dimasyarakat karena penerima yang tidak merata. Apakah mereka hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan edukasi advokasi dan solusi.
Problematika tersebut tentu bagian kecil saja dimasyarakat, yang membutuhkan peran langsung dari para legislator sebagai kepanjangan tangan suara mayarakat. Lebih ideal lagi mereka mempublish indikator pencapaian kinerja mereka dalam kurun waktu tertentu dan informasikan ke masyarakat. Lagi-lagi ini menjadi panggung anggota dewan dalan rangka menunjukan kepercayaan terhadap masyarakat.
Kendatipun demikian saya mengapresiasi adanya anggota dewan yang getol turun ke grassroot dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik bidang ekonomi, misalnya pertanian perikanan dan perkebunan dan lainnya. Ini menjadi panggung unjuk gigi, unjuk kemampuan para anggota dewan namun bukan dalam tataran simboliknya namun subtansinya yakni saling berlomba berkontribusi untuk masyarakat.
Semoga saja “tsunami asgor” ini cepat berlalu, dan menjadi pelajaran berharga dan otokritik bagi semua pihak.***
Abdul Muhyi AlBukhori
Pengurus ICMI Kab Kuningan
Aktifis sosial dan kepemudaan
