Lolos Passing Grade P3K, Tapi Tak Dapat Formasi

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah guru honorer Kabupaten Kuningan yang lolos passing grade (PG) pendaftaran ASN P3K tahun 2021 kemarin, hingga kini belum mendapatkan kepastian formasi di tahun 2022 ini.

Kegelisahan itulah yang membuat forum guru honorer lolos passing grade Kuningan terutama untuk mata pelajaran bahasa inggris, bersama beberapa forum aliansi lainnya termasuk honorer kesehatan, mendatangi gedung DPRD Kuningan, Senin (1/8/2022) kemarin.

Juru bicara guru forum guru tersebut, Ita Juita, menjelaskan keresahan pihaknya hingga akhirnya memilih audiensi ke DPRD.

Ita memulai penjelasan dengan kondisi formasi kouta P3K di Kuningan tahun 2021 yang mencapai 763 untuk semua mata pelajaran. Namun yang lolos, ada 410 guru. Kelebihan kouta itu, lanjut Ita, karena beberapa mata pelajaran sepi pelamar.

Namun, untuk mata pelajaran bahasa inggris, cukup berbeda. Ada 53 guru yang lulus passing grade, namun formasi yang dikabarkan akan diajukan pemerintah daerah, kurang dari itu. Artinya, setelah lulus passing grade, guru belum mendapat kepastian formasi, penempatan juga SK P3K.

“Mendikbudristek Nadim Makarim menyebutkan, guru non ASN/honorer yang telah lolos passing grade pada seleksi jabatan fungsional guru tahun 2021, akan menjadi prioritas pada pengadaan guru P3K tahun 2022. Hal itu tertuang dalam PermenPANRB pasal 5 ayat 2 tentang pelamar prioritas 1,” ujarnya mengutip pernyataan Nadim, sembari menyebut ada 193.954 guru yang lulus passing grade dan belum emndapat formasi.

Ita, kembali mengatakan bahwa pembukaan formasi P3K guru tahun 2022, dioptimalkan dan menjadi catatan pemerintah pusat dan daerah, untuk menuntaskan honorer pada 28 November 2023 mendatang.

“Pemerintah pusat sudah sangat memperhatikan guru honorer dengan menyediakan 1 juta guru, terlebih guru yang sudah lulus ujian test P3K tapi belum dapat formasi,” tuturnya sembari kembali mengutip PermenPANRB no 20 tahun 2022.

Ita juga kembali mengutip pernyataan Kemendikbud melalui koordinator perencanaan program dan anggaran Andika Gehendra dalam laman resminya yang tayang secara live 19 Juni 2022 kemarin.

“Intinya, jika formasi di daerah melebihi jumlah guru yang lolos passing grade, daerah tersebut mestinya aman (semua tercover). Salah satunya Kuningan, Ciamis, Majalengka dan Cirebon,” terangnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak bisa mengakomodir pengangkatan guru honor prioritas 2, sebelum pemenuhan prioritas 1 (guru lolos passing grade) terakomodir.

Dan kouta formasi itu, masih diterangkannya sembari mengutip sumber Kemendikbud, pemerintah daerah berwenang ikut memetakannya. Terutama, karena kouta di Kuningan melebihi jumlah yang lolos.

“Banyak daerah lain yang sudah melakukan penambahan formasi guna mengcover guru lolos passing grade,” ucapnya sembari memberi contoh di Bogor, Banten, dan Jawa Tengah.

Baca sebelumnya : https://kuninganmass.com/tenaga-honorer-dihapus-tahun-depan/

Hal itu, tentu tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang didukung Bupati, DPRD, PGRI dan forum kependidikan lainnya untuk memberi kepastian SK P3K 2022 pada guru lolos passing grade.

Pemetaan tersebut, lanjut Ita, kebijakan daerah sangat bisa menggunakan mekanisme yang menempatkan guru lolos passing grade, masuk sekolah dengan bantuan dapodik. Kemudian, mengoptimalkan kebutuhan guru mata pelajaran lain.

“Jika di sekolah tersebut ada guru honor dengan mata pelajaran yang sama, tapi tidak lolos passing grade, guru yang lolos PG bisa mengampu pelajaran lain. Di Kuningan, misalnya, ada kekosongan formasi guru BK sebanyak 168 formasi, kemarin tidak ada yang lamar saat pembukaan P3K 2021,” ungkapnya.

Karena alasan-alasan itulah, pihaknya memilih mengadu dan menggantungkan harapan ke pemerintah, salah satunya dengan datang ke DPRD, serta mengundang instansi terkait.

“Sempat juga sebelumnya audiensi dengan BKPSDM. Dari 53 guru lolos passing grade bahasa inggris, baru 21 yang akan ditempatkan, 32 lainnya belum mendapat formasi,” ujarnya sembari kembali menegaskan, tidak ingin ada yang ditinggalkan.

Diterangkan Ita, dari audiensi sebelumnya, nampak BKPSDM sudah coba bersurat ke pemerintah pusat, dan belum ada kelanjutan. Namun untuk pemaksimalan guru lolos passing grade, masih harus disupport oleh DPRD dan Bupati.

“Beberapa guru lolos passing grade, khususnya Bahasa Inggris dari swasta, sudah dinonaktifkan dari sekolah, ini masalah serius,” imbuhnya.

Pemberhentian kerja itu, berdampak pada kepastian kerja dan penghidupan. Guru tersebut, tidak bisa mengajar dan mendapat penghidupan, sudah kadung dikeluarkan karena lolos passing grade, namun kepastian penempatannya belum jelas.

“Kami percaya pada DPRD, dan Bupati melalui Dinas Pendidikan dan BKPSDM bisa segera menyelesaikan ini,” ucapnya.

Pada audiensi kemarin, nampak para honorer diterima Ketua DPRD Nuzul Rachdy, serta didampingi beberapa anggota dari komisi. Dihadirkan pula, perwakilan dari Dinas Pendidikan, PGRI, serta BKPSDM. (eki)