Connect with us

Hi, what are you looking for?

https://www.google.com/adsense/new/u/0/pub-3893640268476778/main/editContentAds?webPropertyCode=ca-pub-3893640268476778&adUnitCode=1128420475

Headline

Legislator Ini Akui Bansos Banyak Tidak Tepat Sasaran

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial, M. Hadis, mengakui bahwa selama ini banyak bantuan sosial di Kabupaten Kuningan yang tidak tepat sasaran, Selasa (26/9/2023)

Hal tersebut dia ungkapkan dalam acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan ICMI di Kampus Corner dengan tema “Menakar Kinerja Wakil Rakyat Kabupaten Kuningan”. Ia mengatakan bahwa berdasarkan data, yang terdata sebagai penerima bantuan sosial selalu orang yang sama dan dirasa tidak tepat untuk diberikan bantuan.

“Emang sangat menarik dan sangat rumit ya permasalahan itu. Saya sering mempertanyakan kepada dinas terkait kaitan dengan apa yang disuarakan, apa yang diaspirasikan oleh masyarakat dengan data yang tidak tepat sasaran. Ketika saya mempertanyakan kepada dinas terkait dan komunikasi dengan desa tersebut bahwa di data memang ‘lu lagi lu lagi’ begitu,” kata Hadis.

Ia merasa bahwa dinas terkait juga merasa kesulitan untuk merubah data penerima supaya tepat sasaran. Menurutnya, desa sudah menyampaikan siapa saja yang berhak dapat bantuan, namun pada kenyataannya tetap tidak dapat.

“Jadi kayanya dinas juga merasa kesulitan untuk merubah data yang tidak tepat sasaran padahal itu sudah disampaikan oleh desa-desa kaitan dengan yang harus dapat bantuan, ternyata tidak. Kemudian disampaikan ke pusat dan tercatat data yang itu itu saja. Saya juga tidak ngerti permasalahan itu dimana (saya) bisa mengawasi sedangkan data ada di dinas yang melaporkan ke pusat,” lanjutnya.

Walaupun begitu, ia cukup optimis dengan sistem pembuatan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sudah satu pintu hanya di operator desa. Selanjutnya, ia menyerahkan kepada pihak pemerintah desa untuk mendata secara akurat masyarakat yang mampu dan tidak mampu sehingga kedepannya tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran.

“Tapi Alhamdulillah sekarang di desa ada operator yang membuat DTKS satu pintu, biasanya itu dibuka tanggal 1-10 untuk merubah status orang tersebut yang tadinya kurang mampu jadi mampu, yang tidak tepat. Tinggal saya kembalikan kepada pak kuwu khususnya bagian kesra untuk mendata ulang orang yang sudah mampu jadi tidak diberikan bantuan, intinya bantuan itu diberikan kepada yang berhak,” tutup M. Hadis. (hafidz/riyan)

Video : https://www.youtube.com/live/ud0V0AB_Nn0?si=0vyVsZV3NEgbBBF8

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Dewan Nuzul Rachdy SE alias Zul, nampak absen dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan yang digelar Jumat (14/7/2025) siang ini....

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar penyerahan bantuan bahan pangan untuk masyarakat sebagai intervensi hasil analisis...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Jangan sampai ada warga miskin yang kehilangan hak layanan kesehatan dan bansos hanya karena kesalahan administrasi atau data yang belum ter-update....

Government

KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti penggunaan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2024 berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI, yang seperti diketahui berujung...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE, dikabarkan masih sakit hingga hari ini, Jumat (20/6/2025) pagi. Lantaran sakit, Zul, sapaan akrabnya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan Yaya, angkat bicara soal pengumuman dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah mencoret 1,8 juta...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, mendoakan Egis Sugianto SE MM menjadi Lurah Cigintung Kecamatan Kuningan secara definitive, bukan hanya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan merencanakan perubahan pembiayaan dengan pinjaman daerah jangka panjang dan jangka pendek. Hal itu dibacakan Bupati Dr H Dian...

Government

KUNINGAN (MASS) – Beberapa hari sebelumnya jamparing melakukan survei terhadap 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani)....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Senin (2/6/2025) siang kemarin, sejumlah massa gabungan dari LSM dan Ormas mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kuningan untuk menggelar audiensi. Giat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, mewanti-wanti Bupati – Wakil Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si –...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan kembali menyuarakan suara nurani rakyat. Setelah sebelumnya melakukan audiensi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)...

Business

KUNINGAN (MASS) – Polemik penahanan ijazah oleh perusahaan PT. Panjunan yang beroperasi di wilayah Cinagara, Lebakwangi -Kuningan yang sempat mencuat kemarin, mengungkap bahwa sejumlah...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan secara resmi menyerahkan berkas PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PKB,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pengadaan layar interaktif / digital signage  ternyata bukanlah pengadaan baru. Meski masuk SiRUP untuk tahun 2025, pengadaanya sudah berlalu, namun jadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dilempar wacana pengadaan layar interaktif / digital signage oleh Ketua Dewan, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Kabag Barjas) Setda angkat bicara....

Government

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya muncul kritik soal pengadaan mobil dinas anyar pimpinan DPRD senilai Rp 2,6 Milyar , kini muncul lagi pengadaan yang...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Polemik pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanas setelah pernyataan terbaru dari Pimpinan Dewan dan pihak Eksekutif yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jika tidak dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, tunjangan yang harus dibayar pemerintah ternyata lebih besar, hampir...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan yang menelan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kapolres Kuningan AKBP M. Ali Akbar bersama istri melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Ika Siti...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pasca menerima aksi demontrrasi yang bahkan sempat terjadi dorong-dorongan di pagar gedung DPRD Kuningan, Ketua DPRD  Nuzul Rachdy, S.E., memberikan tanggapan terkait...

Economics

JAKARTA (MASS) – Pemerintah semakin serius dalam mendorong digitalisasi layanan publik. Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua PSI Kuningan Asep S Sonjaya (Asep Papay) yang menyoroti DPRD agar ikut efesiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung...

Advertisement
Exit mobile version