JAKARTA (MASS) – Meski jumlah satuan pendidikan di Indonesia terus bertambah, masalah serius masih membayangi dunia pendidikan nasional yaitu tingginya angka putus sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Data Pusat Data dan Informasi Kemendikbud Ristek mencatat pada tahun ajaran 2023/2024 terdapat 1.267.630 lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Selain itu, 1.153.668 anak yang sempat melanjutkan pendidikan akhirnya harus berhenti di tengah jalan atau dropout.
Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar. Di tengah ketersediaan sekolah yang cukup, mengapa banyak anak tak mampu menuntaskan pendidikannya? Dilansir dari laman resmi indonesia.go.id, diakses Minggu (6/4/2025), jawabannya banyak terkait dengan persoalan ekonomi. Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 mencatat bahwa 76 persen keluarga menyebut alasan utama anak putus sekolah adalah keterbatasan finansial. Dari jumlah itu, 67 persen menyatakan tidak sanggup membayar biaya sekolah, sementara 8,7 persen mengaku anaknya harus bekerja untuk membantu keluarga.
Menanggapi situasi itu, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggagas pendirian Sekolah Rakyat (SR), sebagai bentuk intervensi konkret untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Sekolah Rakyat akan menjadi institusi pendidikan berasrama (boarding school) gratis, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, anak jalanan, dan kelompok yang tidak memiliki akses pendidikan layak.
Program Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, dengan 40 sekolah siap beroperasi pada Juli, dan bertambah menjadi 160 sekolah pada Desember 2025. Sekolah itu akan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan menggunakan pendekatan pendidikan menyeluruh yang menggabungkan akademik, keterampilan vokasional, serta pembinaan karakter dalam lingkungan yang aman dan berkualitas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi bagian dari strategi nasional untuk memuliakan keluarga miskin.
“Presiden ingin agar wong cilik bisa bangkit dan punya peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ini langkah nyata memotong mata rantai kemiskinan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/3/2025).
Hingga kini, Kemensos telah mengidentifikasi 53 gedung miliknya, termasuk sentra sosial dan balai diklat di hampir seluruh provinsi, yang siap digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mengusulkan lahan-lahan baru seluas 5–10 hektare maupun bangunan yang bisa direvitalisasi untuk mendukung pengembangan sekolah tersebut.
Sekolah Rakyat dirancang tidak untuk menggantikan sekolah konvensional, melainkan hadir di wilayah dengan angka putus sekolah tinggi dan minim akses pendidikan. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mempertimbangkan desil kemiskinan serta jumlah anak usia sekolah yang belum tertampung di sistem pendidikan formal.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. M. Nuh, menegaskan, prinsip utama pendirian sekolah itu adalah inklusivitas. Melalui pendekatan yang menyasar langsung ke akar persoalan, Sekolah Rakyat diharapkan tak hanya menjadi jawaban atas tingginya angka putus sekolah, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan sosial jangka panjang. Program tersebut bukan sekadar menyelamatkan masa depan individu, melainkan juga memperkuat pondasi kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan hak untuk belajar,” katanya. (argi)
