KUNINGAN (MASS) – Temuan KPU terkait data keanggotaan ganda di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) atas nama Dede Sembada, rupanya berbuntut panjang. Ketua PAC PDIP Kecamatan Cibeureum, Runedi Rudianto menyayangkan langkah politik kader partai yang kini menjabat wakil bupati tersebut.
Menurut Runedi, komunikasi yang dibangun Desem dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dianggapnya tidak etis. Sebab mengarah pada dugaan pendaftaran calon bupati hingga menjadi kader partai berlambang bulan sabit kembar dan padi emas itu.
Dikatakan, Dede Sembada sebagai Kader PDIP bahkan memiliki posisi strategis di eksekutif, harusnya bisa menjaga identitas diri dan nama baik partai, bukan lebih mengedepankan ambisi untuk menjadi Bupati.
“Terlepas haknya sebagai warga Negara bisa dicalonkan dan mencalonkan dari mana saja, harusnya dia (Desem) bisa menjaga identitas diri, menjaga nama baik partai, bukan malah mengedepankan keinginan pribadi, ambisi untuk menjadi bupati,” ketusnya, Rabu (15/11/2017).
Terlepas opini di luar hingga statement Desem didatangi oleh partai A, B, C dan D, Runedi menegaskan Ketua PKS Kuningan tidak mungkin gegabah memberikan keterangan kepada media maupun khalayak umum atas kronologis temuan awal yang mencuat dari SIPOL di KPU.
“Sudah jelas Ketua PKS menyebutkan bahwa Desem siap maju sebagai calon Bupati dari PKS dan menjadi kader PKS, apakah kalimat itu ngelantur, kan tidak mungkin,” kata Runedi.
Untuk itu dia menegaskan, yang dilakukan seorang Dede Sembada waktu itu yang notabene kader PDIP dan juga Wakil Bupati Kuningan jelas sekali tak pantas.
Dalam kesempatan tersebut, Runedi juga menyindir selama menjadi Wakil Bupati Dede Sembada belum pernah berkomunikasi dengan PAC-nya. Justru malah mencuat lebih memilih untuk membangun komunikasi dengan partai lain.
“Berarti sudah jelas ada ambisi tersendiri dari dia. Harusnya bangun komunikasi dengan keluarga, kok malah dengan ‘tetangga’,” sindirnya.
Atas dasar itu, Runedi meminta agar partai lebih membuka mata dan hati. Sebab PDIP bukanlah milik struktural saja yang ada di DPC, DPD hingga DPP. “PDIP adalah milik rakyat. Maka kalau mau memutuskan apapun harus melihat ‘kebawah’,” pinta Runedi.
Sementara itu, salah seorang anggota Panwaslu Kabupaten Kuningan, Abdul Jalil Hermawan menyebutkan hasil pemeriksaannya. Dia mengungkapkan, tidak ditemukan adanya KTA atas nama Dede Sembada.
“Tidak ditemukan adanya KTA. Kalau SIPOL emang ada, tapi itu ranah KPU,” ungkapnya. (deden)
