KUNINGAN (Mass) – Aksi Walk Out (WO) yang dilakukan sejumlah fraksi DPRD Kuningan sempat disebut tidak konsisten oleh salah satu anggota dewan, dibantah langsung oleh para pimpinan fraksi tersebut. Bagi Fraksi Golkar, PAN Persatuan dan Fraksi Demokrat, aksi WO dilakukan karena belum diterimanya LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) dalam penyempurnaan PU Fraksi terkait LKPJ APBD TA 2015.
Sebelumnya, dalam sidang paripurna penyampaian PU Fraksi DPRD Kuningan sempat memanas akibat sejumlah petinggi fraksi melakukan interupsi dan aksi WO. Akhirnya, muncul interupsi dari Ketua Fraksi PDIP Perjuangan, Nuzul Rachdy bahkan menyebut aksi WO yang dilakukan sejumlah fraksi itu berarti sudah tidak konsisten terhadap hasil keputusan dalam rapat musyawarah sebelumnya, yang juga melibatkan para pimpinan fraksi.
“Saya mohon kepada pimpinan fraksi bisa konsisten hari ini. Aksi ini ada ketidak-konsistenan dari pimpinan fraksi, setelah pulang dari rapat banmus mungkin dipengaruhi dan beberapa parpol tidak konsisten, padahal sudah ada rapat Banmus,” kata Zul saat memberikan interupsi dalam sidang paripurna, Kamis (14/7).
Staitmen Zul saat sidang itu langsung dibantah keras Ketua Fraksi Golkar, Saw Tresna Septiani. Menurutnya, pada saat rapat banmus (Badan Musyawarah) secara pribadi Saw Tresna sebagai anggota dari Fraksi Golkar. Otomatis, setelah ada keputusan di rapat banmus itu selanjutnya disampaikan ke anggota Fraksi Golkar.
“Jadi, saat disampaikan dalam rapat internal Fraksi Golkar, anggota fraksi merasa keberatan. Bagaimana misalnya kalau buku 3 (LHP BPK, red) belum juga diterima. Jadi, pada akhirnya saya juga sebagai ketua fraksi tidak bisa memaksakan kehendak,” ucap Saw Tresna politisi perempuan dari Partai Golkar.
Sementara Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos juga menyampaikan, memang sebelumnya sudah dilakukan rapat Banmus, dengan dihadiri oleh seluruh utusan fraksi.
“Disitu (rapat Banmus, red) disampaikan pembahasan penundaan rapat paripurna hari ini, hari jumat dan hari senin. Kalau hari jumat, saya sampaikan bahwa saya kira tidak manusiawi karena kita seolah-oleh memerintahkan eksekutif untuk membuat jawaban itu dihari libur yakni sabtu dan minggu, akhirnya ada dua pilihan yaitu hari senin atau sekarang,” jelasnya.
Untuk meminta persetujuan dalam Banmus itu lanjut Rana, maka dilakukan voting yang menghasilkan sebanyak empat fraksi untuk menggelar sidang paripurna pada saat ini.
“Makanya, kita setujui hari ini, dan kawan-kawan yang WO itu menyampaikan belum maksimal menyampaikan materi. Tapi, walaupun materi belum siap tidak berarti harus WO kan, apa yang kita tahu dan apa yang kita kuasai ya itu disampaikan, untuk menyampaikan catatan-catatan LKPJ untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (andri)
