ANCARAN (Mass) – Kunjungan kerja yang dilakukan anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Kuningan ke luar kota menuai kritik tajam dari pengamat politik Kuningan, Abdul Haris SH. Kegiatan perjalanan dinas yang kerap mengambil kota tujuan yang sama setiap kali Kunker itu, dinilai berpotensi menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dikemudian hari.
“Saya memohon kepada anggota legislate, dikhawatirkan apakah dengan adanya tujuan kunker ke kota yang selalu sama yakni pekalongan lagi pekalongan lagi, itu nanti akan menimbulkan pertanyaan yang tidak baik kan. Biarpun itu ke kabupaten atau kotamadya, tapi tetap masih di ruang lingkup yang sama,” ucap pengamat politik Kuningan, Abdul Haris SH saat ditemui kuninganmass.com di gedung DPRD Kuningan, Kamis (23/6).
Dirinya berpendapat, ketika nanti ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang masalah kunjungan-kunjungan yang dilakukan anggota legislatif itu bisa berpotensi menjadi temuan-temuan BPK.
“Makanya, saya mengingatkan supaya kedepan anggota dewan lebih bisa dikonsep lagi masalah kerjaan-kerjaan kedewanan baik seperti kunker atau lainnya,” ujarnya.
Terlepas dari kunker yang dilakukan Banggar maupun Pansus dan lainnya, Haris sapaan akrabnya menilai, setiap kali kunker dilakukan hanya berpatokan pada sejumlah kabupaten/kota yang kerap sama. “Masa kunker ke kota itu-itu saja. Saya juga tidak tau apa keistimewaan di kota itu, apakah karena semua fasilitas sarana anggota dewan sudah dipersiapkan disana atau seperti apa, saya tidak tahu,” sindirnya.
Dirinya berharap, kedepan para anggota dewan supaya mampu merubah konsep kunker yang dilakukan ke setiap kabupaten/kota yang selalu sama, agar tidak menjadi pertanyaan besar bagi warga masyarakat Kuningan maupun Badan Pemeriksa Keuangan. (andri)
