KUNINGAN (MASS)- Pasca Konfercab Pimpinan Cabang GP ANSOR Kabupaten Kuningan yang sudah dilaksanakan di gedung PCNU Kabupaten Kuningan menuai reaksi pro dan kontra. Pasalnya kegiatan Konfercab tersebut disinyalir cacat dari hukum.
Rangkaian acara tersebut dilaksanakan pada Sabtu (29/3/2020) dari pagi sampai dini hari sekitar jam 02.00 WIB, dimungkinkan memakan waktu paling lama sepanjang sejarah Konfercab yang digelar di Kabupaten Kuningan.
Ahmad Jayadi dari PAC Cidahu mengatakan, sebagian PAC-PAC dan sebagian besar anggota Banser menolak hasil Konfercab yang sudah terlaksana tersebut. Mereka berharap agar konfercab diulang atau melakukan konfercab luar biasa.
“Saya prihatin melihat fenomena yang terjadi saat ini di tubuh GP Ansor Kabupaten Kuningan, kalau seumpama tetap dipaksanakan hasil Konfercab kemarin dan kemudian disahkan saya punya kekhawatiran akan terjadi miss komukasi, perpecahan,” jelasnya.
Bahkan bukan itu saja, tapi juga ketidakaktifan anggota baik Ansor maupun Banser sehingga ini bisa berpengaruh pada kemajuan GP Ansor Kabupaten Kuningan. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak.
Pria yang akrab dipanggil Didi Ajay ini dan saat ini menjabat Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu mengatakan, apabila Konfercab ulang atau konfercab luar biasa tersebut dipandang bisa meredam gejolak diinternal GP Ansor dan Banser Kuningan.
Hal ini demi eksistensi dan menjunjung tinggi nilai organisasi yang didirikan para wali dan ulama ini, maka harus dilakukan kearah itu. Ia melihat dalam pelaksanaan Konfercab banyak sekali kecurangan dan ketidakadilan serta terlibatnya dewan penasihat Ansor dalam mensukseskan salah satu calon.
“Peraturan macam apa ini.?! Kalau memang mau idealis sesuai PDPRT maka jangan setengah-setenagah. Saya geli melihatnya. Sebelum mempermasalahkan syarat calon kandidat maka koreksi kembali apakah Konfercab sudah sesuai PDPRT atau belum? Kalau memang tidak sesuai dengan PDPRT maka saran saya kembalikan kepada peserta Konfercab sebagai keputusan bersama dan tidak meng out salah satu calon kandidat,” bebernya.
Seakan-akan lanjut dia, PDPRT disesuaikan dengan kepentingan dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah para steakholder sebagai eksekutor dalam menyusun rencana jahat dalam memenangkan salah satu calon dengan melakukan berbagai hal diantaranya penggiringan opini, pembunuhan karakter dan sebagiannya.
“Saya salut melihat pergerakan dan reaksi sahabat-sahabt dari bawah. Ini pertanda bahwa Generasi Ansor Kuningan sudah banyak kemajuan, mempunyai kepedulian besar terhadap organisasi warisan ulama ini,” ujarnya lagi.
Diterarangkan, Sekarang bukan zamannya lagi PAC-PAC menjadi objek kepentingan elit politik dan bisa dibayar untuk memuluskan rencana-rencana jahatnya. PAC-PAC harus lebih kritis dalam menyikapi permasalahan demi kemajuan Ansor.
“Saya berharap agar Pimpinan Pusat GP Ansor segera tanggap dalam hal ini dan segera mencari solusi agar tidak berkepanjangan” pungkasnya. (agus)
