KUNINGAN (MASS) – Musim pemilu di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia sedang berlangsung. Pemilu serentak 2019 adalah sejarah baru demokrasi kita, memilih eksekutif sekaligus legislatif.
Mendekati masa akhir pemilu, justru di beberapa daerah seperti di Kabupaten Kuningan, cuaca pemilu masih terasa. Pasalnya di seluruh desa di kab. Kuningan sedang berlangsung pengisian/pemilihan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Rakyat). Anggota BPD adalah legislatifnya Desa, wakil rakyat di lingkup terkecil pemerintahan yaitu Desa.
Proses Demokrasi di lingkup terkecil di pemerintahan kita ini seyogyanya tidak luput dari perhatian. Sebab, melihat BPD yang tugas dan fungsinya adalah menggali, menampung, mengelola, dan meyalurkan aspirasi warganya, menjadi posisi strategis dalam proses perumusan kebijakan di Desa.
Kebijakan desa dikatakan sukses jika kebijakan yang dalam proses perencanaan dan pelaksannaanya betul2 berorientasi pada rakyat serta menjadi solusi bagi permasalahan rakyat. Catatan ICW (indonesia corruption watch) sebagaimana termuat dalam media CNN Indonesia (kamis, 7/2/2019) sektor anggaran Desa menyumbang kasus korupsi terbesar ketimbang sektor lain. Serta jadi salah satu yang terbesar dalam menyumbang kerugian negara pada 2018. Ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018.
Kerugian negara yang dihasilkan pun mencapai Rp37,2 miliar. Ini artinya masih ada yg luput dari perhatian. Kita berharap angka ini sudah tidak ada lagi dalam catatan.
Sekali lagi ini tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama mengawal proses demokrasi di seluruh tataran pemerintahan di negeri ini.***
Penulis:
Tata Setiana
Warga Desa Bantarpanjang Kec. Cibingbin Kab. Kuningan
