KUNINGAN (MASS) – Kasus dugaan mafia perijinan lewat munculnya pengakuan secara terbuka dari salah seorang korban masih dipertanyakan. Begitu juga kasus dugaan pengadaan atribut PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) pada tahapan Pilkada 2018 lalu.
“Tentu kami masih mempertanyakan. Masalah itu sudah kami laporkan ke kejaksaan, bahkan sempat kami datangi,” ujar Komandan Kompak Bersatu, H Mulyana Latif, Senin (3/9/2018).
Diterangkan, soal PPDP telah ada pengakuan. Masalahnya, menurut Mulyana, atribut PPDP (topi, rompi dll) diduga tidak semua dibagikan sampai akhir tugas panitia tersebut.
Kemudian soal perijinan, imbuhnya, telah ada pengakuan terbuka dari salah seorang calon pejabat publik. “Ada pengakuan di media massa bahwa dirinya menyuap sewaktu mengurus perijinan,” terangnya.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Adhyaksa Darma Yuliano SH MH mengatakan, laporan tersebut belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.
“Dua-duanya. Intinya begitu, kami belum menemukan perbuatan, tindak pidana di situ,” kata Adhyaksa saat dikonfirmasi belum lama.
Ia menegaskan kembali, kejaksaan belum menemukan perbuatan pidana dan meneruskannya ke lembaga APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).
“Apakah itu merupakan administrasi yang perlu diberikan sanksi administrasi atau gak, kita teruskan ke lembaga APIP,” jelasnya.
Adhyaksa bicara seperti itu lantaran berkaitan dengan MoU kejari, kepolisian dan lembaga APIP.
“Apabila masing-masing pihak menemukan bahwa itu belum tindak pidana, itu administrasi atau tidak, silakan diserahkan ke APIP,” pungkas Adhyaksa. (deden)
