KUNINGAN (MASS) — Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan penjelasan resmi terkait isu pembelian karpet di Pendopo Kabupaten dan status tunda bayar anggaran, yang sempat menjadi sorotan publik dan media sosial. Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menegaskan, kedua hal tersebut merupakan warisan perencanaan sebelumnya dan kini tengah disikapi dengan akuntabilitas.
“Karpet Pendopo bukan pengadaan baru yang saya buat. Itu sudah dirancang sejak awal tahun 2024, bahkan sebelum saya dilantik. Saya sudah panggil bagian umum dan inspektorat untuk memeriksa prosesnya, dan semua berjalan sesuai prosedur,” ujar Bupati dalam podcast Kuningan Mass yang tayang pada Kamis (5/6/2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan, karpet yang kini digunakan di Pendopo telah berusia lebih dari 14 tahun dan pengadaannya masuk dalam anggaran murni tahun 2024. Isu itu mencuat setelah pengadaan tersebut dikaitkan dengan pemborosan anggaran. Namun Dian menerangkan, tidak ada pelanggaran administrasi, dan pembiayaan telah melalui kajian kelayakan serta mekanisme pengawasan.
“Pendopo adalah tempat menerima tamu-tamu negara dan forum-forum resmi. Karpetnya pun menyeluruh dari depan hingga belakang. Setelah dicek, memang layak diganti,” tambahnya.
Sementara, terkait isu tunda bayar yang juga mencuat bersamaan, Bupati Dian menyatakan, kewajiban tersebut sebagian besar merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kami mewarisi tunda bayar dari masa lalu. Tapi ini bukan untuk disalahkan, justru kami siapkan skema pelunasan secara bertahap,” katanya.
Ia menjelaskan, tunda bayar bukanlah utang dalam pengertian komersial, melainkan kewajiban pembayaran kegiatan atau pekerjaan yang sudah selesai tetapi belum terbayar karena keterbatasan fiskal.
“Insyaallah, tahun ini kita selesaikan sebagian besar. Ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin, menyelesaikan yang lama sambil menjaga layanan publik tetap berjalan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini berkomitmen penuh pada keterbukaan informasi publik, termasuk isu-isu anggaran yang kerap menjadi perhatian masyarakat. Bupati Dian mengajak semua pihak, termasuk media, untuk ikut mengawal dengan objektif.
“Saya tidak anti kritik. Tapi mari bedakan antara hoaks, fitnah, dan kritik yang membangun. Transparansi itu penting, dan saya siap menjawab apa pun yang ditanyakan publik,” tuturnya. (argi)
Selengkapnya, tonton di bawah ini :
