KUNINGAN (Mass)- Sejak tahun 2013 di Kabupaten Kuningan tidak ada perekutan CPNS dari jalur umum. Padahal, keinginan warga Kuningan untuk menjadi pegawai negeri sangat tinggi.
Hingga saat ini mereka tengah menanti kapan dibukanya jalur perekutan CPNS dari jalur umum. Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan hingga saat ini belum ada rencana melakukan perekutan CPNS.
“Diluar yang sudah MoU dengan Kemenpan RB rasanya sulit melakukan perekutan. Kalau pun butuh Pemkab Kuningan akan memprioritaskan untuk tenaga teknis seperti bidan, penyuluh, apoteker dan sarajana teknik,” ucap Kepala BKPSDM Drs Uca Somantri MSi melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Pembinaan Aparatur Drs Ade Priatna MSi kepada kuninganmass.com Rabu (29/3/2017).
Sebenarnya kata dia, ada syarat penting yang bisa dilakukan perekutan CPNS yakni belanja pegawai jangan melebihi 50 persen. Saat ini Kuningan mencapai 70 persen dan itu sulit terwujud.
Solusi yang bisa dilakukan pemerintah lanjut aAde, adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan begini maka belajan pegawai bisa mencapai 50 persen.
“Ada daerah lain yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen. Namun, karena PADnya besar maka tertutupi sehingga tetap hitungan 50 persen,” jelasnya.
Disebutkan, meski saat ini jumlah PNS yang ada sebanyak 12.500. Namun, kenyataan di lapangan banyak yang kosong terutama guru bukan hanya di pelosok tapi diperkotaan juga kosong.
Untungnya lanjut dia, tertutupi ada tenaga sukwan. Meski pada hakekatnya mereka hanya sukwan yang tidak digaji oleh pemerintah.
“Saya juga kadang bingung disebut kelebihan pegawai tapi banyak yang kosong. Untuk lebih jelas bisa menghubungi bagian organisasi Setda Kuningan,” lanjutnya.
Selain masalah belanja pegawai yang harus ditempuh adalah perampingan SKPD. Ketika ada perampingan maka jumlah pegawai berkurang. Hal ini juga sulit dilakukan ditengah gencarnya peningkatan pelayanan. (agus)
