KUNINGAN (MASS) – Soal penyebaran 45.778 lembar kalender bergambar Jokowi, Korkab PKH (Program Keluarga Harapan) Kuningan, Endi Suhendi menegaskan, pihaknya tidak mengarahkan peserta PKH untuk memilih paslon tertentu. Bahkan kepada para pendamping PKH di desa, ia mewanti-wanti agar sekadar membagikan tanpa mengarahkan pilihan masyarakat.
“Ini program internal berupa media cetak sosialisasi program PKH yang dikemas dalam bentuk kalender. Ada gambar korkab se Indonesia, kemudian ada skema bantuan, jadwal penyaluran dan lainnya. Disamping sosialisasi, ditambahin kalender biar ada manfaat yang lain,” jelas Endi bersama Neli Marlina yang juga korkab PKH Kuningan, usai klarifikasi ke Bawaslu Kuningan, Selasa (2/4/2019).
Kalender tersebut, kata Endi, diterimanya pada 21 Maret kemarin dari Kemsos RI. Tenggat waktu penyebaran ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat) hanya beberapa hari, sampai 25 Maret. Namun dirinya mengakui penyebarannya baru 91% lantaran masih berjalan.
“Kalau dari kabupaten sudah 91%. Gak tahu di bawahnya, yang penting sudah keluar dari kabupaten ke masing-masing desa. Mungkin ada pendamping yang mau membagikan dan ada yang tidak. Kami tidak memaksakan,” ungkap dia.
Menurut Endi, penyebaran kalender tersebut merupakan kebijakan pusat yang disertai surat resmi. Pihaknya hanya sekadar menjalankan tugas. Itupun hanya sekadar membagian tanpa mengarahkan atau menggiring kepada salah satu paslon presiden-wapres. Adapun banyaknya gambar Jokowi, itu dalam kapasitas sebagai presiden, bukan paslon.
“Kami secara structural kelembagaan tidak boleh mengarahkan KPM kemanapun, baik paslon 01 ataupun 02. Kita hanya membagikan media sosialisasi PKH. Kalaupun ada temuan di lapangan yang terindikasi mengarahkan, itu oknum personal yang diluar control kita. Saya tidak bertanggungjawab dan tak akan ditolerir,” tegasnya.
Endi mempersilakan penilaian apapun apabila dari pihak seberang menganggap pembagian kalender tersebut sebuah kampanye. “Mangga saja penyikapannya kalau di bawah ditemukan ada yang mengarahkan. Kalau dari pihak seberang menganggap itu kampanye, buktikan saja silakan,” kata Endi.
Saat ditanya kenapa kalender 2019 baru dibagikan akhir Maret, ia beralasan itu kebijakan pusat. “Saya juga tidak tahu kenapa bisa telat. Mungkin karena mencetaknya 10 juta lembar se Indonesia. Kalau kami di Kuningan menerimanya paling akhir se Jabar sehingga penyebaran baru 91%. Mungkin kabupaten lain yang lebih awal sudah 100%,” pungkasnya. (deden)
