KUNINGAN (MASS)- Sudah empat hari pengiriman bantuan gubernur di kirim ke warga dari kuota awal sebanyak 15.695 (Rumah Tangga Sasaran) baru 10.743 RTS. Meski sudah sampai namun beberapa kades dibuat geram dengan bantuan yang turun.
“Teu eucreug bantuan teh, ngusulkeun si A meunang si B. Ari si C meunang 4 bantuan yaitu dari PKH-BPNT, Bangub dan dari BNI,” ujar Yadi Kades Darma Kecamatan Darma, Rabu (29/4/2020).
Diterangkan, yang penerima dobel PKH dan BPNT terdata ada 84 orang. Sedangkan yang meninggalada 10 orang yang tersebar di lima dusun.
Terpisah, Kadinsos Dudi Budiana MSi mengaku banyak kasus seperti itu. Hari ini pun ia akan pergi ke Cibingbin untuk dialog adanya dobel penerima.
“Kalau sesuai aturan mah yang dobel bisa dialihkan ke yang lain tapi harus ada berita acaranya,” ujar Dudi.
Sementara itu, Bupati Kuningan pada Senin (27/4/2020) mengeluarkan surat kepada para camat. Ada tiga poin yang bupati sampaikan yakni jika dilapangan ditemukan terjadinya penerima ganda maka bantuan Pemprov Jabar harus ditahan dan tidak di salurkan.
Kemudian, jika di lapangan ditemukan penerima ganda yang sudah mendapatkan penyaluran bantuan Pemprov JABAR,maka harus dibuatkan Berita Acara tentang penerima bantuan ganda di maksud dan bila ditemukan ketidaksesuaian dilapangan dimana penduduk yang seharusnya berhak menerima bantuan,namun datanya tidak ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka bantuan dapat tetap di berikan.
“Data penerima bantuan baru tersebut harus segera di laporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, untuk diteruskan ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN) Kemensos untuk di usulkan masuk dalam data DTKS sesuai peraturan yang berlaku,” sebut Bupati Acep Purnama.
Berikut Surat Bupati Kepada Camat
Berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat No.466.2/1584/PFM tanggal 17 April 2020 tentang pemberitahuan verifikasi dan validasi data DTKS penerima bantuan Gubernur bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, dan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No 11 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data NON DTKS dalam pemberian bantuan Sosial ke masyarakat, maka kami sampaikan kepada saudara untuk menginstruksikan kepada kepala desa/kelurahan sebagai berikut:
1.Jika dilapangan ditemukan terjadinya penerima ganda maka bantuan Pemprov JABAR harus ditahan dan tidak di salurkan.
2.Jika di lapangan ditemukan penerima ganda yang sudah mendapatkan penyaluran bantuan Pemprov JABAR,maka harus dibuatkan Berita Acara tentang penerima bantuan ganda di maksud.
3.Bila ditemukan ketidaksesuaian dilapangan dimana penduduk yang seharusnya berhak menerima bantuan,namun datanya tidak ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka bantuan dapat tetap di berikan, Data penerima bantuan baru tersebut harus segera di laporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, untuk diteruskan ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN) Kemensos untuk di usulkan masuk dalam data DTKS sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
