KUNINGAN (MASS) – Rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kuningan banyak menuai perhatian. Terutama setelah diangkatnya Kabag Hukum Setda dari Kasi Intel Kejari Kuningan.
Salah satu tanggapan tersebut, keluar dari seorang praktisi hukum, advokat Abdul Haris SH.
Saat diwawancarai kuninganmass.com untuk tayangan Kuningan Mass Channel, Harris mengaku prihatin atas pengangkatan tersebut.
“Prihatin, tapi apa daya tangan tak sampai,” jawabnya saat diminta tanggapan, Jumat (12/3/2021) siang.
Dirinya mafhum, kalo mungkin pemerintah ingin kedepannya bagian hukum lebih mahir. Tapi, pendapatnya, ada soal regenerasi kader-kader yang tidak diperhatikan.
“Contohnya kan disitu kasubag ada. Para kasubag juga sudah mahir,” sebutnya.
Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kuningan itu menyebut, mungkin itu terjadi karena ada permintaan.
Dan Haris menyebut, itu sah-sah saja SOP nya ada. Apalagi, sekarang, disebutnya banyak juga yang pindah dari pihak kepolisian, juga kejaksaan.
“Secara pribadi saya ucapkan selamat, semoga bisa mewarnai ke arah pemerintahan yang lebih bersih, dengan adanya suntikan dari instansi luar,” sebutnya sembari tetap prihatin soal regenerasi.
Saat ditanya apakah ada pertimbangan kondusifitas internal, Harris mengaku tidak tahu karena bukan termasuk bagian ‘orang dalam’.
Haris juga menjawab, saat ditanya apakah status PNS nya nanti permanen di Setda, dirinya malah memperkirakan lebih jauh peluang kedepannya secara karir.
“Dengan diangkat kesana (pemkab, red), ya dengan sendirinya pindah ke Pemkab. Kalo liat jabatan, ya naik dari Kasi jadi Kabag, eselon 3,” jelasnya.
Apakah ada peluang naik jadi eselon 2, Haris menjawab iya, tapi mungkin bukan kadis, tapi Inspektorat. Jika dalam 5 tahun kedepan kinerjanya bagus, Jabatan Inspektorat, menurut Harris sudah ditangan.
“Apakah asal dari Kuningan? Tidak tahu, saya belum kenal juga pak,” jawabnya saat ditanya sosok yang dimaksud.
Diirnya menjamin, semua ungkapannya bukan dalam tendensi pada Bupati. Dari dulu, Harris menjamin siapapun bupatinya selalu dia kritik ketika pemerintahan berjalan tidak sesuai aturannya.
Bahkan, Haris bilang wajib mengingatkan. Dosa jika tidak mengingatkan.
“Saya harap bisa didengar khalayak, terutama bupati. Karena saya yakin, kalo Bupati yang sudah mengajukan ini, lalu ternyata di lapangan tidak sesuai fakta, saya jamin Bupati akan marah,” jelasnya. (deden/eki)
