KUNINGAN (MASS) – Menanggapi pernyataan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E., yang menyebutkan beberapa hal terkait isu gagal bayar, Abdul Jalil Hermawan, Juru Bicara (Jubir) Paslon 01 Dirahmati, memberikan klarifikasi. Jalil merasa perlu meluruskan beberapa poin yang disampaikan oleh Zul, terutama terkait peran legislatif dalam permasalahan gagal bayar di Kabupaten Kuningan.
“Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas respons yang diberikan oleh Pak Zul, seorang politisi senior yang turut menanggapi isu ini,” ujar Jalil dalam keterangan resminya, Selasa (15/10/2024).
Menanggapi pernyataan Zul yang meminta penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas gagal bayar tahun 2022-2023, Jalil menegaskan bahwa isu tersebut tidak bisa semata-mata dilimpahkan kepada eksekutif.
“Kenapa saya tidak menyebut nama secara spesifik? Karena masalah ini bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tetapi juga legislatif. Gagal bayar ini merupakan kesalahan kolektif. Jadi, legislatif kemana aja?” jelasnya.
Ia menyoroti pernyataan Zul yang mengaku DPRD hanya menerima laporan dari eksekutif. Menurut Jalil, itu bertentangan dengan fungsi pengawasan legislatif.
“Apakah memang begitu, hanya menerima? Sepengetahuan saya, fungsi DPRD salah satunya adalah mengawasi. Jika hanya menerima laporan tanpa melakukan pengawasan, dimana fungsi dewan saat itu? Apalagi Pak Zul itu Ketua DPRD, yang tentunya menjadi representasi dari seluruh anggota dewan,” tambahnya dengan tegas.
Jalil juga mempertanyakan klaim Zul yang seolah menyederhanakan permasalahan dengan mengarahkan tuduhan pada pihak tertentu.
“Tidak mungkin kebijakan yang sangat strategis, seperti anggaran, diputuskan hanya oleh satu orang. Keputusan ini melibatkan banyak pihak, termasuk legislatif,” katanya lagi.
Terlepas dari perdebatan tersebut, Jalil berharap bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa depan, karena yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat. Dengan klarifikasi tersebut, ia berharap semua pihak dapat lebih obyektif dalam melihat persoalan, dan tidak lagi saling melempar kesalahan.
“Prinsipnya, kita semua harus memastikan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Karena rakyatlah yang akhirnya menanggung akibatnya,” tutup Jalil. (ztnk/mgg)
