KUNINGAN (MASS) – Ratusan perangkat desa di Kabupaten Kuningan, Senin (9/3/2020) pagi menggeruduk gedung DPRD Kuningan. Aksi mereka dipicu karena tidak dibayar iuran BPJS oleh Pemda Kuningan.
Hal ini membuat mereka para perangkat desa yang akan berobat ditolak oleh pihak rumah sakit, karena aktifasi kartu belum aktif.
Seperti diketahui sesuai aturan baru iuran BPJS ditanggung 4 persen oleh APBD dan 1 persen oleh perangkat desa.
Hal ini berbeda dengan tahun 2019 dimana 3 persen oleh APBDes dan 2 persen oleh perangkat.
“Kami datang untuk menuntut keadilan. Kami mengurus rakyat tapi kami tidak diurus,” teriak salah satu pengurus Apdesi diatas mobil.
Sementara Ketua Apdesi Kuningan Linawarman yang didanpingi Sekjen Hj Henny Rosdiana menerangkan, kejadian Kepala Desa Ancaran ditolak ketika berobat ke rumah sakit membuat harga diri perangkat merasa dilecehkan. Padahal sakitnya adalah jantung.
“Intinya kami ingin kartu segera diaktifasi karena sangat penting dan urgen. Sebab, sakit tidak harus menuggu kartu aktif,” jelas mantan Kades Jalaksana itu.
Dari pantauan kuninganmass.com, usai berorasi beberapa perwakilan diberperbolehkan masuk. Sedangkan sisanya masih berorasi di luar gedung.(agus)
