KUNINGAN (MASS) – Stunting masih menjadi persoalan dunia. United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) memperkirakan, jumlah anak penderita stunting di bawah usia lima tahun sebanyak 149,2 juta pada tahun 2020. Meski turun 26,7% dibandingkan pada tahun 2000 yang mencapai 203,6 juta, namun kemajuan penanganan stunting tidak merata di seluruh kawasan (databoks.katadata.co.id, 23/09/2021).
Di Indonesia sendiri, stunting masih menjadi pe-er yang belum terselesaikan. Indonesia berada pada urutan ke-4 dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting (merdeka.com, 21/12/2020). Berdasar riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 tercatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah tersebut masih jauh dari standard WHO yang seharusnya di bawah 20 persen.
Karenanya, pemerintah menargetkan penurunan stunting dari 27,7 persen menjadi 14 persen di tahun 2024 (merdeka.com, 31/10/2020). Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting dan menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sektor program percepatan penurunan stunting.
Program tersebut juga diimplementasikan pada tataran pemerintahan daerah. Sebagaimana Pemerintah Kabupaten Kuningan yang melaksanakan kegiatan Pertemuan Penandatanganan Kerjasama (MOU) Penanggulangan Stunting Antara SKPD/SOPD, Organisasi, dan Pihak Swasta dengan Desa/Kelurahan Lokus Stunting dalam rangka Konvergensi Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan (kuninganterkini.com, 14/10/2021).
Akar persoalan stunting
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak. Selain ditandai dengan tubuh pendek atau kerdil, stunting juga ditandai dengan terganggunya perkembangan otak. Penyebab stunting karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Menurut Prof. dr. Endang, L. Achadi, Ph. D hampir 50 persen kasus stunting tercipta dari kehamilan.
Jika dilihat dari latar belakang munculnya kasus stunting, dapat kita tarik garis kesimpulan bahwa stunting disebabkan kurangnya gizi, yang berkait erat dengan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kasus stunting di negara-negara miskin semisal Afrika.
Sedangkan kemiskinan tercipta oleh sistem kapitalisme. Karena dalam sistem ini, ekonomi sebagai basis kesejahteraan dijalankan berdasar hukum rimba, yang kuat menguasai yang lemah. Sehingga yang terjadi, segelintir orang kaya yakni para kapital, menguasai masyarakat luas. Ketergantungan masyarakat pada para kapital (pengusaha) begitu tinggi, lewat upah kerja yang diberikan. Terciptalah disparitas yang begitu tinggi antara si kaya dan si miskin.
Oxfam, sebuah organisasi nirlaba Inggris, melaporkan jumlah miliarder dunia meningkat sebanyak dua kali lipat dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, harta milik 2.153 orang terkaya di dunia jika diakumulasikan, sepadan dengan uang yang dimiliki oleh 4,6 miliar orang termiskin di seluruh negara dunia pada 2019.
Di Indonesia, tahun 2017 Oxfam menyebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 40% penduduk miskin, atau 100 juta orang termiskin. Dari gambaran ini terlihat jelas bagaimana kapitalisme telah menciptakan kemiskinan secara sistemik.
Adapun solusi stunting dengan perbaikan gizi keluarga dan pendampingan keluarga beresiko sebagaimana diprogramkan oleh BKKBN, nyatanya tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terlebih di masa pandemi, membuat jutaan keluarga tidak mampu mengakses makanan bergizi. Kondisi ini diperparah dengan tingginya impor bahan pokok yang membuat harga kebutuhan tidak stabil, cenderung mengikuti permainan pasar. Di sisi lain, ekspor barang-barang konsumsi tetap berjalan tanpa memprioritaskan kecukupan kebutuhan dalam negeri. Aksi ekspor-impor dimainkan oleh para pengusaha. Penguasa tidak berbuat banyak untuk mengendalikan, karena tata kelola negara bercorak kapitalisme tentu lebih berpihak pada kepentingan para kapital. Muaranya, masyarakat kembali menjadi korban.
Maka bagaimanapun program penanganan stunting digiatkan, selama kapitalisme masih menjadi sistem kehidupan, stunting takkan mampu terselesaikan. Karena persoalan stunting bukan semata karena kurangnya akses makanan bergizi, melainkan sistem yang menaungi kehidupan itulah yang telah menciptakan kemiskinan sistemik.
Islam solusi tuntas atasi stunting
Berbeda dengan kapitalisme, Islam justru secara alami mampu menciptakan kesejahteraan. Lewat penerapan ekonomi Islam, meniscayakan pengurusan umat dilakukan secara berkualitas dan maksimal. Daulah Islam memiliki pos-pos pendapatan yang telah ditetapkan syara’, tersimpan di baitul mal dan dipergunakan sesuai dengan pos-pos pengeluaran dalam rangka memberikan pelayanan pada umat.
Daulah juga tidak akan membiarkan terjadinya monopoli ekonomi oleh segelintir individu. Karena syariah telah menetapkan sebab-sebab kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Harta milik umum semisal sumber daya alam akan dikelola oleh daulah dan dipergunakan dalam pembiayaan pengurusan masyarakat. Dengan kuatnya anggaran yang ada, kesejahteraan bukan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan.
Adapun impor dan ekspor maka daulah akan melaksanakannya berdasar ketetapan syara terkait jenis komoditi, dengan tetap memprioritaskan kecukupan dalam negeri. Tidak akan menyerahkan aktifitas ini kepada pihak swasta untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.
Islam tidak memandang kesejahteraan dengan tercapainya deretan angka dalam data pendapatan perkapita penduduk, sebagaimana pandangan kapitalisme. Namun Islam memandang kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar individu per individu. Dari landasan syara inilah, Khalifah sebagai pemimpin daulah akan berusaha keras merealisasikan kesejahteraan bagi seluruh individu masyarakat.
Tercermin dalam kisah mahsyur tentang Khalifah Umar bin Khattab yang memikul dengan kedua tangannya sekarung gandum untuk diberikan pada keluarga wanita miskin yang memasak batu untuk anak-anaknya. Sang khalifah menolak tawaran dari pengawal untuk sekedar membawakan karung gandum, demi memenuhi kewajibannya meriayah (mengurusi) kebutuhan per individu rakyat.
Maka jelaslah, penerapan sistem Islam lewat sistem ekonominya akan mampu menciptakan kesejahteraan. Masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan juga kebutuhan dasar lainnya hingga ketenangan hidup dapat dirasakan. Kondisi ini pernah berlangsung saat sistem Islam tegak selama kurang lebih 13 abad. Tentu kita sangat rindu kondisi demikian dapat kita rasakan hari ini.
Menjadi jelas pula, problem stunting yang mendunia hanya bisa diatasi dengan penerapan sistem Islam yang mensejahterakan. Sistem kapitalisme jelas gagal mengatasi stunting, karena justru sistem inilah yang menjadi akar persoalan.
Saatnya kita menyadari hal ini dan segera beralih pada sistem kehidupan terbaik, sistem Islam.
Wallahu ‘alam bishshawab.
Penulis: Ummu Syaqieb
Alamat: Kuningan Jabar
Aktifitas: Pemerhati Sosial dan Masyarakat
