Investor Lalai Kelola Objek Wisata, Singkirkan!!

KUNINGAN (MASS) – Menyikapi besarnya potensi pariwisata di Kabupaten Kuningan, pemerintah daerah diminta untuk melakukan “pemutihan” terhadap pengelola objek wisata. Termasuk objek wisata yang masuk kawasan TNGC, instansi terkait yakni BTNGC disarankan untuk lebih selektif lagi terhadap investor.

Pernyataan ini dilontarkan Peneliti Kuningan Institute, Genie Wirawan Rafi, Jumat (13/9/2019). Ia menaruh harapan besar, sector pariwisata betul-betul menjadi andalan, bukan hanya sekadar gaung semata yang cenderung retoris.

“Kuningan kaya akan sumber alam yang sangat luar biasa besarnya. Alamnya yang indah dan sejuk menjadi potensi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat. Akan tetapi terkadang yang menjadi kelemahan adalah sistem pengelolaan yang tidak profesional dan cenderung asal-asalan,” ucapnya.

Diakuinya, banyak investor yang tertarik dalam berinvestasi di Kuningan. Namun sayangnya pemerintah ataupun pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Kuningan tidak menyaring terlebih dahulu investor atau perusahaan yang akan berinvestasi di kota kuda ini.

Akibatnya, banyak kerugian yang dialami pemerintah baik pemerintah desa ataupun pemerintah daerah serta BTNGC. Maka seharusnya pemerintah daerah ataupun pemerintah desa serta pihak lain bisa memilih dan memilah perusahaan atau investor yang berkomitmen dengan investor yang wanprestasi.

“Saya pribadi menilai lebih baik memberikan kesempatan kepada investor lokal yang berkomitmen daripada investor luar yang wanprestasi hanya mengambil keuntungan untuk perusahaan sendiri,” usul dia.

Maka dari itu, kata Genie, BTNGC serta pemerintah daerah dan pemerintah desa harus selektif dalam menjalin kerja sama dengan para investor. Ia meminta agar jangan silau dengan nama besar perusahaan yang akan berinvestasi tetapi pada kenyataannya hanya memperkaya perusahaan itu sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kalaupun bukan investor local, saran saya pengelolaan TNGC itu disinergiskan dengan BUMDes di wilayahnya, biar terasa langsung oleh masyarakat sekitar. Percuma kan kita bentuk BUMDes di tiap desa kalau mereka hanya jadi penonton. Katanya ada desa pinunjul dan desa wisata sesuai visi Kuningan Maju,” ujarnya.

Tanggapi Dukungan Terhadap Geothermal

Soal dukungan ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kuningan terhadap rencana pertambangan energi panas bumi (geothermal), menurut Genie, itu sarat kepentingan kelompok dan perorangan.

“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa dari dulu pemda tidak pernah serius untuk menyosialisasikan bagaimana geothermal itu dibangun, bekerja, serta dampak baik dan buruknya. Kan gak ada niat untuk menuntaskan itu,” ketus Genie.

Dia meminta agar jangan selalu mengatasnamakan PAD dalam setiap merealisasikan sebuah rencana. Tapi kenyataannya justru PAD tidak terdongkrak dan masyarakat tidak menikmati “kue”nya, melainkan hanya dinikmati orang-orang tertentu saja.

“Kita ambil contoh PDAU. Dulu sewaktu mau didirikan hingga berjalan beberapa tahun, miliaran dana digelontorkan dari APBD. Alasannya biar PAD naik. Tapi mana? Berapa miliar sih PAD yang dihasilkan? Malah sempat mencuat wacana mau dibubarin,” pungkasnya. (deden)