KUNINGAN (MASS) – Persoalan hutang BPJS yang nilainya fantastis hingga mencapai 89 milyar, nampaknya masih mengundang kepenasaranan banyak orang. Terlebih tahun ini hutang tersebut harus dibayar dari APBD yang notabene uang rakyat.
“Masalah hutang BPJS ini kita akan panggil Dinas Kesehatan untuk mengawali pendalaman. Karena perlu penjelasan dulu dari instansi tersebut. Nanti perkembangannya seperti apa setelah mendengarkan penjelasan,” kata Ketua Komisi IV DPRD, H Ujang Kosasih MSi.
Soal perlu tidaknya pembahasan lewat pansus (panitia khusus), Ujang mengatakan, pansus merupakan lembaga yang terbentuk atas dasar kesepakatan. Tentu saja kesepakatan para fraksi yang ada di DPRD.
“Untuk bisa melahirkan pansus, ada mekanisme yang diatur di Tatib DPRD. Jadi tergantung kepada anggota DPRD. Cuma pasti jika mau mengambil keputusan tentang sesuatu itu, pasti ada kajian,” sebutnya.
Kajian itu, imbuh Ujang, dapat dilihat dari sisi yuridis, sosiologis atau sisi lain yang dianggap penting untuk jadi referensi dalam memutuskan pansus atau tidak.
Terpisah, Praktisi Hukum Abdul Haris SH mendesak agar masalah hutang BPJS dipansuskan. Sebab segala persoalan itu harus terang benderang dalam memberikan pencerdasan dan pencerahan kepada masyarakat.
“Kasihan rakyat yang tak tahu apa-apa, sekarang malah jadi menanggung hutang 89 milyar. Padahal itu diambil dari APBD yang sumbernya dari pajak rakyat dan pendapatan lainnya. APBD kan uang rakyat,” ketus Haris.
Pada saat rakyatnya menanggung hutang, wakilnya di dewan malah berleha-leha. Padahal karena hutangnya sejak 2005 maka seharusnya tiap paripurna itu dibahas.
“Masa dewan tak tahu sih. Buat apa ada sidang paripurna dengan halaman parkir gedung yang sekarang diperluas pula. Ini mah proyek di dinas-dinas dipotong untuk bayar hutang BPJS, tapi dana pokir tidak ada satupun yang dipotong. Ada apa ini legislatif, terus terang saya prihatin,” ucapnya.
Sebagai orang hukum ia mempertanyakan dasarnya darimana pembayaran hutang pemerintahan masa lampau dibayarkan sekarang. Dewan mestinya jangan diam. Haris merasa heran kenapa tidak ada satu anggota dewan pun yang berani menyentuh masalah hutang BPJS.
“Buat apa ada sidang paripurna yang rutin dan menghabiskan anggaran besar. Selama ini dewan kerja apa?. Wakil ketua DPRD kan ada tuh yang orang kesehatan. Kerjanya apa di dewan?,” ketus Haris.
Dia berharap kalau pemerintahan daerah Kuningan ini mau dinilai kredibel oleh public maka persoalan hutang BPJS mesti jelas. Para birokrat yang sudah ikut spamen pasti memahaminya. Pengeluaran uang yang jumlahnya puluhan milyar tentu harus jelas.
“Mau gitu membayar hutang masa lalu? Telaah dulu itu jaman siapa. Kenapa baru sekarang mau dibayarnya. Saya prihatin terhadap SKPD, begitu juga dewan. Dewan seharusnya bisa mempertanggungjawabkan perda yang telah dibuatnya,” pungkas pria bertubuh semampai itu. (deden)
