Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Health

Agar 241.311 Warga Miskin Terkaper BPJS, Solusinya Seperti Ini

KUNINGAN (MASS) – Berdasarkan hasil kajian dan diskusi panjang dengan stakeholder terkait, Plt Bupati Dede Sembada ST menemukan solusi guna mengkaper 241.311 jiwa kaitan pelayanan kesehatan. Pihaknya mencoba membangun sistem integrasi jaminan daerah dan nasional.

“Dana Jamkesda hanya Rp 1 milyar, sedangkan Jamkesda provinsi hanya Rp600 juta. Itu jauh dari cukup. Makanya kita bangun sistem integrasi daerah dengan nasional,” ucap Desem kepada kuninganmass.com baru-baru ini.

Solusinya, diambil dari dana bagi hasil cukai termbakau (DBHCHT). Mengacu pada Permenkeu No 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan DBHCHT, 50 persennya dapat dialokasikan untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS. “Kalau total DBHCHT Rp5,8 milyar, maka 50 persennya itu Rp2,9 milyar,” sebutnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sumber dana lain dapat mengambil dari pajak rokok. Menurut Desem, juknis pajak rokok diatur oleh Permenkes 53/2017. Di situ disebutkan 75 persennya bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan.

“Kalau 50 persennya saja cukup besar. Karena pajak rokok mencapai Rp50 milyar, maka sekitar Rp25 milyar bisa kita gunakan,” ungkap dia.

Kendati demikian, dari total dana tersebut masih ada kekurangan agar bisa mengkaper 241.311 jiwa. Menurut ketentuan otonomi, definisi daerah di sini ada provinsi, kabupaten dan desa. Karena di desa punya Dana Desa, maka pihaknya menekankan agar tiap desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 juta.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Acuan kita Permenkes, Permenkeu dan Permendagri 33/2017. Bahkan UU 40/2004 tentang sistem jaminan sosial, menggariskan bahwa setiap WNI berhak mendapatkan jaminan sosial, salah satunya jaminan kesehatan. Lalu Permenkes mengharuskan per 1 Januari 2019 seluruh WNI sudah memiliki kartu BPJS,” tandasnya.

Pada pasal 68 UU 23/2014, sambung Desem, Bupati/Wabup yang tidak melaksanakan kebijakan skala prioritas nasional akan diberi sanksi. Mulai dari pemberhentian sementara selama 3 bulan disekolahkan, hingga diberhentikan dari jabatan.

“Jadi, kalau semua sudah terkaper BPJS, orang miskin di desa yang mau berobat tapi gak punya kartu BPJS, bisa teratasi. Ke daerah juga bisa mendatangkan pendapatan dari sisi kapitasi. Kuningan harus berubah jadi pray. Ke depan bisa kita launching Kartu Kuningan Sehat,” pungkasnya. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, bersama Seksi Intelijen, menyerahkan mantan Kuwu Sigaranten Kecamatan Ciwaru ke Lapas...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa banyak desa yang terkuras anggaran dana desa-nya untuk kegiatan yang kurang produktif, yaitu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist adalah sebuah adagium hukum yang mempunyai terjemahan berbunyi “Saat ada bukti dari fakta-fakta...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pada Rabu (19/10/2022) kemarin, sejumlah warga Desa Bunder Kecamatan Cidahu berkumpul untuk pembagian BLT DD (dana desa) di aula balai desa....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Viral kembali di media sosial bahwa kelas di BPJS akan dihapus. Wacana ini sudah bergulir dari awal tahun 2022, dan akhirnya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Baru-baru ini, pekan lalu, viral postingan keluarga pasien yang dirawat di RSUD soal klaim darah BPJS. Ternyata, setelah ramai jadi bahan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mulai hari ini, Selasa (1/3/2022), transaksi atau proses jual beli tanah di BPN/ATR wajib menyertakan BPJS Kesehatan sebagai prasayaratnya. Hal itu,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pada Sabtu (26/2/2022) sore sekitar pukul 18.00 WIB, seorang perempuan bernama Dewi Amaliah asal Desa Puncak Kecmatan Cigugur ‘curhat’ di media...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) no 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, memungkinkan Kartu BPJS Kesehatan akan jadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (PP) Kuningan menyebut pemerintah tidak serius soal kesejahteraan buruh. Hal itu diutarakan ketua Anggi Alamsyah,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Demo yang dilakukan oleh kepala desa dan atau perangkat desa Se – Jawa Barat dan NTB di Monas  pada tanggal 16...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Ditengah wabah corona ini, banyak warga terdampak yang membutuhkan uluran tangan. Ini menjadi kesempatan bagi kaum dermawan untuk mengais pahala. “Untuk...

Government

KUNINGAN (MASS) – Alokasi dana untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Kuningan mencapai Rp72.370.881.146 dan sudah terserap sekitar Rp28.889.947.200. Meski anggaran yang terserap masih kecil....

Health

KUNINGAN (MASS) – Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN), sorotan datang dari kalangan masyarakat. Berbagai tips, harapan serta harapan soal kesehatan khususnya di Kabupaten...

Government

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat datang menyambangi Kuningan, Rabu (23/10/2019). KPK datang bukan untuk OTT ataupun pemeriksaan dugaan korupsi, KPK datang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Visi kuningan 2018-2023 adalah Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023, merupakan niatan yang tulus dari penguasa Kuningan untuk...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Nama : Ageng Sutrisno Alamat : Ds. CibingbinAdvertisement. Scroll to continue reading. No Kartu : 0001964142808 Peserta BPJS dengan 3 anggota...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam menanggapi PU (Pandangan Umum) Fraksi terkait LPJ APBD 2018, Bupati H Acep Purnama MH membeberkan jawabannya pada Paripurna DPRD, Senin...

Government

KUNINGAN (MASS)- Sepertinya halnya para PNS guru yang sumringah dana sertifikasi cair, ribuan perangkat desa pun merasakan yang sama. Bedanya yang cair adalah ADD...

Education

KUNINGAN (MASS) – Mengawali kuliah perdana pada semester genap, STIKes Muhammadiyah Kuningan menggelar kuliah umum, Senin (18/2/2019). Kuliah umum dilaksanakan di Aula Lantai 3...

Government

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar, M.Si kembali mengingatkan para Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk berhati-hati menggunakan Dana Desa, sehingga...

Education

KUNINGAN (MASS) – Kepada belasan mahasiswa, Ketua Komisi IV DPRD, H Ujang Kosasih juga mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dia menegaskan Kuningan sedang menderita akibat pembayaran...

Government

KUNINGAN (MASS) – Hutang BPJS yang nilainya puluhan milyar jadi buah bibir masyarakat. Terlebih, Dede Sembada yang menjabat Plt Bupati hanya beberapa bulan, terkesan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekarang ini Pemkab Kuningan diharuskan menyicil iuran BPJS sebesar Rp7,4 milyar dalam setiap bulannya. Cicilan tersebut dilakukan selama 9 bulan hingga...

Health

CIGUGUR (MASS) – Penyakit langka yang diderita oleh salah satu bocah warga Desa Cisantana Dusun Malaraman, sudah diketuai oleh Kades Cisantana, Murad. Bahkan pada...

Health

KUNINGAN (MASS) – Persoalan janda tidak mampu, Titi Setianah (43) yang tidak diberi cap oleh BPJS ketika hendak berobat ke RSCM, memasuki babak baru....

Government

KUNINGAN (MASS) – Seorang janda tidak mampu, Titi Setianah (43) terpaksa tidak meneruskan pengobatannya. Pasien mata yang tinggal di Desa Parakan Kecamatan Maleber itu...

Advertisement