Agar 241.311 Warga Miskin Terkaper BPJS, Solusinya Seperti Ini

KUNINGAN (MASS) – Berdasarkan hasil kajian dan diskusi panjang dengan stakeholder terkait, Plt Bupati Dede Sembada ST menemukan solusi guna mengkaper 241.311 jiwa kaitan pelayanan kesehatan. Pihaknya mencoba membangun sistem integrasi jaminan daerah dan nasional.

“Dana Jamkesda hanya Rp 1 milyar, sedangkan Jamkesda provinsi hanya Rp600 juta. Itu jauh dari cukup. Makanya kita bangun sistem integrasi daerah dengan nasional,” ucap Desem kepada kuninganmass.com baru-baru ini.

Solusinya, diambil dari dana bagi hasil cukai termbakau (DBHCHT). Mengacu pada Permenkeu No 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan DBHCHT, 50 persennya dapat dialokasikan untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS. “Kalau total DBHCHT Rp5,8 milyar, maka 50 persennya itu Rp2,9 milyar,” sebutnya.

Sumber dana lain dapat mengambil dari pajak rokok. Menurut Desem, juknis pajak rokok diatur oleh Permenkes 53/2017. Di situ disebutkan 75 persennya bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan.

“Kalau 50 persennya saja cukup besar. Karena pajak rokok mencapai Rp50 milyar, maka sekitar Rp25 milyar bisa kita gunakan,” ungkap dia.

Kendati demikian, dari total dana tersebut masih ada kekurangan agar bisa mengkaper 241.311 jiwa. Menurut ketentuan otonomi, definisi daerah di sini ada provinsi, kabupaten dan desa. Karena di desa punya Dana Desa, maka pihaknya menekankan agar tiap desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 juta.

“Acuan kita Permenkes, Permenkeu dan Permendagri 33/2017. Bahkan UU 40/2004 tentang sistem jaminan sosial, menggariskan bahwa setiap WNI berhak mendapatkan jaminan sosial, salah satunya jaminan kesehatan. Lalu Permenkes mengharuskan per 1 Januari 2019 seluruh WNI sudah memiliki kartu BPJS,” tandasnya.

Pada pasal 68 UU 23/2014, sambung Desem, Bupati/Wabup yang tidak melaksanakan kebijakan skala prioritas nasional akan diberi sanksi. Mulai dari pemberhentian sementara selama 3 bulan disekolahkan, hingga diberhentikan dari jabatan.

“Jadi, kalau semua sudah terkaper BPJS, orang miskin di desa yang mau berobat tapi gak punya kartu BPJS, bisa teratasi. Ke daerah juga bisa mendatangkan pendapatan dari sisi kapitasi. Kuningan harus berubah jadi pray. Ke depan bisa kita launching Kartu Kuningan Sehat,” pungkasnya. (deden)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com