KUNINGAN (MASS) – Wacana pemotongan Dana Desa (DD) belakangan terus mencuat. Bukan tanpa sebab, isunya pemotongan DD dikarenakan dialih ke pembangunan Koperasi Merah Putih.
Tidak tanggung-tanggung, pembangunan Koperasi Merah Putih yang diperkirakan mencapai Rp 3 Milyar itu, dampaknya ditanggung oleh Desa selama 5-6 tahun.
Hitungan kasarnya, jika rata-rata DD untuk Desa mencapai Rp 1 Milyar, maka terpotong sekitar Rp 600 jutaan lebih (sekitar 60%nan lebih).
Lebih sulit lagi, karena itu bukan satu-satunya anggaran yang sudah ditandai. Ada 20% anggaran DD yang biasanya difokuskan ke Ketahanan Pangan (Ketapang) via BUMDes.
Belum lagi, ada BLT alias bantuan sosial yang dialokasikan maksimal 10% dari DD, serta 3% untuk operasional pemerintahan desa.
Jika wacana ini tidak berubah, ada kelhawatiran desa tidak bisa membangun sesuai kebutuhan tiap desanya masing-masing.
Kekhawatiran itu tak bisa dihindari. beberapa kepala desa yang dikonfirmasi Kuninganmass.com, mengaku mendengar, wacana tersebut, namun memang belum menerima Juknis pastinya.
“Ari lahan tos disiapkeun, ari perkawis biaya sareng juklak teu acan terang (Lahan untuk koperasi udah siap. Tapi pendanaan belum tahu darimana),” ucap Kuwu Jatisari, Narsim, tak tahu apakah Koperasi Merah Putih dipotong langsung dari DD, atau pinjam perbankan.
Kuwu Situgede, Nurdin, juga mengutarakan hal yang sama. Bahkan ia juga tak ragu mengungkap kekhawatiran tak bisa membangun jika dipotong sampai 60% pertahun.
Sementara, Ketua Apdesi Kuningan Hj Heni Susilawati kala dikonfirmasi mengarahkan langsung ke DPMD Kuningan, karena juknisnya belum ada.
Kepala DPMD Kabupaten Kuningan, Budi Alimudin, menjelaskan bahwa terkait dengan Kodes Merah Putih ada Inpres 17 2025 terkait percepatan pembangunan KDMP.
Dimana dengan adanya Inpres itu, kata Budi, mebatalkan PMK 49 2025 terkait tahapan pinjaman Himbara, juga membatalkan Permendes 10 2025 terkait agunan 30 % dari DD. Serta membatalkan Permenkop 1 2025 terkait jaminan aset untuk pinajam KDMP.
“Sampai hari ini Pemda belum mendapat petunjuk resmi terkait potongan dsb,” kata Kepala DPMD, pekan kemarin.
Meski ada statemen pemotongan 15 Triliun dari total 71 Triliun untuk DD se-Indonesia menurut RAPBN, kemudian potongan lagi Rp 40 T untuk pembayaran Himbara (Kopdes), Budi mengaku besaran DD per-Kabupaten masih menunggu kepastiannya. (eki)
