KUNINGAN (MASS) – Universitas Islam Al-Ihya (Unisa) Kuningan menggelar kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawab Barat.
Kerjasama itu, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor Unisa Kuningan dengan Ketua KPID Jawa Barat pada Kamis (21/4/2022) kemarin.
Dalam kesempatan itu, ditandatangani juga perjanjian kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) antara KPID Jawa Barat dan Fakultas Ilmu Keislaman Unisa Kuningan.
Kerjasama ini, dilakukan untuk memperkuat literasi penyiaran melalui aktivitas tri darma perguruan tinggi antara prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Unisa dan KPID Jawa Barat.
Rektor Unisa Nurul Iman Hima Amrullah S Ag M Si menyampaikan rasa syukur dan kesiapanya bersinergi dan mendukung visi KPID Jawa Barat untuk mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan bermartabat, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini kami menandatangani kesepahaman bersama sekaligus perjanjian kerjasama. Insyaallah salah satu prodi di kami yaitu Komunikasi Penyiaran Islam bisa bersinergi dengan KPID Jawa Barat,” ujar Rektor.
Dijelaskan rektor, meski Unisa baru berdiri 8 tahun, tapi kampus ini punya sejarah panjang sejak STTI. Karenanya, ribuan mahasiswa dan puluhan ribu alumninya, bisa menjadi corong informasi supaya masyarakat bisa menyaring informasi yang sehat.
Dalam kegiatan itu, selain penandatanganan MoU dan MoA, juga dilaksankana dialog tentang Literasi Media: Kesiapan Menjelang ASO Tahap 1.
Hadir dalam dialog itu, tiga narasumber yakni Muhajir Affandi yang juga dosen KPI Unisa, lSyaefurrohman Achmad selaku Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, dan Achmad Abdul Basith selaku Wakil Ketua KPID Jawa Barat.
Ketua KPID Jawa Barat Dr Adiyana Slamet, S IP M Si mengatakan, kerjasama dan diskusi yang dilaksanakan antara Unisa dengan KPID Jawa Barat bertujuan untuk menyosialisasikan Analog Swits Off atau ASO tahap 1 dalam menghadapi era penyiaran digital.
Diterangkanya, program ASO atau perubahan TV Analog ke Digital akan dimulai pada 30 April 2022 meliputi 12 kabupaten/kota yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Cianjur.
“Untuk tahap 2 akan dimulai tanggal 25 Agustus 2022 meliputi 9 kabupaten/kota antara lain Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok,” tuturnya.
Sedangkan tahap ketiga atau tahap akhir, akan dilakukan pada 2 November 2022 yang meliputi enam kabupaten/kota yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi. (eki)
