Connect with us

Hi, what are you looking for?

Netizen Mass

Gunakan Hak Interplasi, Angket dan Ajudikasi DPRD Kepada Bupati Soal Gagal Bayar

KUNINGAN (MASS) – Kepada anggota dewan Kabupaten Kuningan yang terhormat, dalam Undang-undang sudah diatur bahwa DPR/DPRD mempunyai 3 hak istimewa yang diarahkan kepada eksekutif (Pemerintah) terkait kebijakan penting dan strategis, yang berdampak luas kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan.

Hak interplasi, Hak angket dan Hak menyampaikan pendapat, itu sudah diatur pada pasal 79 ayat 1 UU no. 17 Tahun 2014, saya pikir materi dan alasan DPRD melakukan hak-hak nya sudah sangat jelas, soal gagal bayar, TPP dan sertifikasi serta adanya penyimpangan dan ketidak jelasan dan transparan terhadap penyerapan pertanggung jawaban anggaran APBD maupun Bankeu dan lainnya.

Jangan sampai kedua lembaga ini terkesan mengorbankan kepentingan rakyat alias kong kalikong, banyak yang dirugikan dengan tingkah polah DPRD dan Eksekutif (Bupati).

Jangan sampai suara anggota Dewan adalah suara yang dikeluarkan sesaat tanpa betul-betul keluar dari hati nurani, salah satu contohnya adalah koar-koar pansus gagal bayar oleh salah satu anggota dprd, saya tanya berlanjut tidak?apa prosesnya?sampai sejauh mana?

Perlu diingat bahwa sebagai salah satu lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Diterangkan Penjelasan Pasal 69 UU 17/2014, ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat, antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPRD kepada rakyat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sudah selayaknya eksekutif dan legislatif bertanggung jawab kepada rakyat, yang saya dengar Bupati malahan seolah” mengancam meminta kembali meningkatkan kinerja bawahnnya, “Menurut bupati, “Kalau ASN terus menuntut (TPP, red), bisa juga saya menuntut kembali kinerja ASN,” ucap bupati.” (Kutipan disalah satu media online).

Tidak elok menurut saya seorang pemimpin berkata demikian, bawahan itu cerminan daripada pemimpin itu sendiri, kalau bawahan tidak bisa bekerja baik berarti ada masalah dengan pemimpinnya (bupati). Saya rasa kedua lembaga ini harus betul-betul terbuka dan transparan lah.

Antisipasinya jangan sampai persoalan yang merugikan masyarakat tidak terulang kembali, kasihan kami lah pak Bupati dan anggota dewan terhormat, pernah tidak terpikir di benak bapak-bapak yang terhormat rakyat kita besok bisa beli beras tidak?malam hari bisa tidur nyenyak tidak tanpa gelisah besok hari makan sama apa?kesehatan terjamin tidak?

Oleh karenanya saya mendorong agar DPRD bisa menggunakan Interplasi; memintai keterangan, Hak angket ; menyelidiki penggunaan anggaran/kebijakan, selanjutnya hak DPRD untuk menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan Pemda.

Tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket, atau dugaan bahwa Bupati Kabupaten Kuningan melakukan pelanggaran perundang-undangan, pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan (ingkar sumpah janji pada saat sumpah jabatan), korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Bupati tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kita menunggu apakah DPRD Kabupaten Kuningan bisa bekerja sesuai marwah dan amanat yang masyarakat Kuningan titipkan? Apakah DPRD bisa menggunakan Hak-hak istimewanya? Kalau pun tidak ada action yang nyata untuk kepentingan masyarakat, maka wajar apabila publik menilai betul adanya main mata ditubuh kedua lembaga tersebut. Sangat menyakiti hati rakyat dan tidak mempunyai hati nurani.

Penulis :Dadang Abdullah
Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kuningan

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Anything

KUNINGAN (MASS) – Tindak tegas pelaku premanisme tanpa pandang bulu. Pesan itulah yang disampaikan Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, Minggu...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pasca menerima aksi demontrrasi yang bahkan sempat terjadi dorong-dorongan di pagar gedung DPRD Kuningan, Ketua DPRD  Nuzul Rachdy, S.E., memberikan tanggapan terkait...

Health

KUNINGAN (MASS) – Pasca melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Darma, dan mendapati banyaknya keluhan layanan kesehatan, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ancaman serta desakan soal pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kuningan yang belum memberi kontribusi signifikan pada PAD (Pendapatan Asli Daerah),...

Health

KUNINGAN (MASS) – Setelah dibuat sewot oleh depot air mineral, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar kembali dibuat kecewa. Kali ini oleh bawahannya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua PSI Kuningan Asep S Sonjaya (Asep Papay) yang menyoroti DPRD agar ikut efesiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Meninggalnya Hilman (14), remaja asal Kelurahan Cirendang, yang tewas ditemukan di serambi makam menyedot perhatian berbagai pihak, termasuk Bupati Kuningan, Dr...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) mengapresiasi hasil Rapat Paripurna DPRD, Selasa (4/3/2025) kemarin, dengan agenda utama membahas putusan Badan Kehormatan (BK)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Kuningan pada Senin (3/3/2025). Agenda utama dalam rapat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Setelah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kuningan selama 111 hari, Agus Toyib secara resmi menyerahkan tugasnya kepada Bupati, Dr. Dian Rahmat...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Persoalan dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kuningan, kembali disikapi oleh Ketua Distrik 020 Angkatan Muda Siliwangi...

Business

KUNINGAN (MASS) – Pembangunan RM Mie Gacoan yang berada di Jalan Aruji Kertawinata Kuningan depan SMAN 2 Kuningan, disidak Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Retreat kepala daerah di Magelang selama sepekan, 21-28 Februari 2025, disambut positif oleh pimpinan tertinggi di wilayahnya masing-masing. Pun begitu dengan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Tidak seperti kepala daerah hasil Pilkada 2024 dari PDIP yang diminta menunda keberangkatan retreat pasca konstalasi hukum dan politik teranyar, Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuningan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025)....

Government

KUNINGAN (MASS) – Tim Pemenangan Dirahmati menginisiasi Tasyakuran Rahayat yang digelar di Lapangan Pandapa pada Kamis (20/2/2025) sore, untuk menyambut kedatangan Bupati Kuningan, Dr....

Politics

JAKARTA (MASS) – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggota...

Government

KUNINGAN (MASS) – Warga Kabupaten Kuningan, baik dari unsur masyarakat umum, aparatur, partai hingga relawan nampak menyesakki Lapangan Pandapa Paramartha Kuningan, Kamis (20/2/2025) sore...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, bakal dilantik jadi Bupati Kuningan pada Kamis (20/2/2025) besok di Istana Kepresidenan Jakarta. Bersama...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terpilih sebagai Bupati Kuningan bersama Tuti Andriani SH MKn pada Pilkada serentak 2024 kemarin, Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga konsekwensi tinggal di negara hukum, semua warga negara haruslah taat dan patuh terhadap ketentuan hukum...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah relawan dari Tim Dirahmati melepas (ngebralkan)  Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si di BTN Cijoho, Senin malam (17/2/2025) Pukul 20.00...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan terus mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk bertindak tegas kepada salah satu anggotanya yang terlibat dugaan perselingkuhan. Desakan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan baru saja menggelar Rapat Paripurna soal dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggotanya, Rabu (12/2/2025) siang di gedung...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua PC PMII Kuningan, Dhika Purbaya menilai bahwa kinerja BK (Badan Kehormatan) DPRD Kuningan tidak serius mengatasi permasalahan di lembaganya sendiri....

Advertisement
Exit mobile version