JAKARTA (MASS) – Di tengah keriuhan media sosial soal sistem pendidikan, pemerintah justru tengah menyiapkan terobosan radikal yaitu membangun sekolah asrama gratis khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namanya Sekolah Rakyat.
Bukan sekadar slogan, program tersebut akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Pemerintah menargetkan 100 sekolah dibuka tahun ini, dengan kapasitas masing-masing 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Dilansir dari laman resmi Kemensos RI, Selasa (20/5/2025), sekolah tersebut dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni kelompok masyarakat paling miskin secara nasional.
“Presiden meminta agar Sekolah Rakyat dibangun sebagai sekolah unggulan. Gratis, tapi bukan murahan. Ini untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi,” tutur Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Sekolah Rakyat dirancang berbeda dari sekolah formal biasa. Konsepnya yaitu asrama terpadu di lahan seluas minimal 8 hektare, dilengkapi dengan laboratorium, sarana olahraga, hingga asrama dan alat pembelajaran modern.
“Siswa enggak dikasih buku atau kapur. Mereka pakai iPad. Sistemnya berbasis teknologi, ini era baru pendidikan kita,” jelas Agus.
Selain ilmu pengetahuan, Sekolah Rakyat juga fokus pada pendidikan karakter kebangsaan, keagamaan, dan keterampilan profesional, sehingga lulusannya siap kerja dan berdaya saing.
Program itu dikoordinasikan lintas kementerian. Kementerian Sosial menjadi penanggung jawab utama, dengan dukungan dari Kemdikdasmen, KemenPAN-RB, BKN, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
Seleksi siswa dilakukan terbilang ketat karena melalui kunjungan langsung ke rumah oleh pendamping PKH atau petugas Sentra Kemensos. Mereka akan melakukan asesmen menyeluruh, baik pada anak maupun orang tua.
“Presiden menegaskan, ini hanya untuk yang benar-benar tidak mampu,” tegasnya.
Rencananya, tahap pertama akan dimulai di 65 titik di berbagai provinsi, dengan prioritas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten hingga wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota punya minimal satu Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan sekadar program reaktif. Menurut Agus, hal itu merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan di bawah 5% pada 2029.
