Terminal Wisata Paniis, Bupati Tak Datang Audiensi

PASAWAHAN (MASS) – Terminal Wisata Paniis masih menyisakan pekerjaan rumah dari pembangunan. Sembilan permintaan masyarakat sampai saat ini masih belum ada kejelasan secara legal. Hal itulah yang membuat kelompok warga mengundang seluruh steakholder yang terkait untuk audiensi secara langsung di Balai Desa Paniis, Senin (13/1/2020) pagi.

Baca sebelumnya: https://kuninganmass.com/government/soal-terminal-wisata-paniis-tuntutan-warga-belum-dipenuhi/

Dari pantauan kuninganmass.com, komisi 3 DPRD Kuningan yang diwakili Dede Sudrajat, Toto, dan Sri terlihat meninjau pekerjaan Terminal Wisata yang dalam beberapa hari kedepan akan disahkan. Anggota dewan yang didampingi dari pihak dishub tersebut disambut langsung oleh camat yang baru saja dirotasi ke Pasawahan Cece Hendra K, Kepala Desa terpilih Raski, serta BPD Paniis Nana Sumarna.

Dalam negosiasi yang tidak terlalu lama tersebut, Kepala Desa terpilih Raski menyebut bahwa sampai dilantik pun dirinya masih belum tahu bagaimana kejelasan lahan desa yang dipakai terminal. Dirinya mengaku belum tahu apa saja yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.

“Secara umum tentu mendukung pembangunan, tapi saya kan cuman mempertanyakan hak-nya Paniis itu gimana, sewanya berapa pertahunnya, mau bagaimana,” terangnya.

Camat Cece Hendra juga menyebut bahwa dirinya belum bisa berbicara banyak. Dirinya baru saja menjabat setelah dirotasi beberapa waktu lalu.

“Saya baru menerima informasi lisan lahan 1,3 hektare dan informasi umum lainnya, saya belum mempelajari berkas resminya,” ujarnya.

Meski begitu, dirinya berharap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini bisa didukung sepenuhnya oleh masyarakat secara luas, karena dirinya yakin setiap pembangunan ini memiliki tujuan baik.

“Saya harap kalau ada keinginan masyarakat juga bisa dikomunikasikan dengan baiklah, ada titik temu antara masyarakat dan pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, pihak dewan juga tidak memberikan solusi konkrit dalam pertemuan tersebut. Pihak dewan hanya menjamin akan ada jalan keluar dari konflik tersebut.

BPD Paniis Nana Sumarna dalam pertemuan menerangkan bahwa sebenarnya hanya soal waktu untuk audiensi hal-hal apa saja yang akan diwariskan pemerintahan sebelumnya. “Cuman kan keburu ada undangan ini,” ucapnya.

Sementara itu, dari pantauan kuninganmass.com pertemuan antara stakeholder pihak desa dan warga dilanjutkan di balai Desa Paniis. Sayangnya Bupati, anggota dewan yang sempat berkunjung ke lokasi tidak jadi datang.

Melalui pesan tertulis pada warga, pihak Dewan minta dijadwalkan ulang pertemuannya. Polemik soal Paniis juga memang sudah mencuat sejak awal pembangunan di tahun 2019. Selain pro-kontra pembangunan, pembangunan juga menyisakan tuntutan masyarakat dan sempat dikomentari Bupati.

Baca juga: https://kuninganmass.com/government/tuntutan-warga-paniis-dianggap-urusan-gampang-oleh-bupati/

Ketidakhadiran Bupati juga belum diketahui alasanya sampai berita ini ditulis. (eki)