Tarif Listrik Memberatkan dan Minim Sosialisasi, Ini Kata PLN

KUNINGAN (Mass) – Dicabutnya subsidi listrik bagi pelanggan  berdaya 900 Volt Ampere (VA) terhitung mulai 1 Januari 2017 membuat masyarakat menjerit. Bagi mereka kenaikan tarif yang dilakukan selama tiga kali Januari, Maret dan Mei, dinilai bukan lagi kenaikan tapi perampokan.

Bukan hanya itu warga menilai selama ini pihak PLN minim melakukan sosialisasi terkait kenaikan tarif, sehingga banyak warga yang kecewa dan malu ketika akan membayar.

“Pernah satu kali ketika bisa membayar Rp80 ribu, tiba-tiba menjadi Rp190. Saya hanya membawa uang Rp100 ribu. Pada saat itu malu dan marah,” ucap Dadan salah seorang pelanggan PLN yang menceritakan pengalamannya kepada kuninganmass.com, Rabu (14/6/2016).

Padahal lanjut dia, selama ini sudah berhemat dalam penggunaan listrik. Apabila terus menerus seperti ini akan memberatkan dan akan banyak warga miskin baru.

“Dengan keadaan ekonomi seperti ini maka berat rasanya menghadapi hidup. Buat listrik aja Rp200 ribu, belum PDAM, dan kebutuhan lainnya,” sebut ayah lima anak ini.

Terpisah, Manajer PLN Kuningan Tedi Rohendi menerangkan, yang harus dipahami oleh pelanggan adalah bukan kenaikan tapi pencabutan subsidi.

“Ini yang harus dipahami sehingga masyarakat mengetahui,” ujarnya.

Terkait minim sosialisasi usai ada pencabutan subsidi lanjut dia, bukan ranah PLN tapi pemerintah. Di Kuningan ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang ketuanya dijabat wakil bupati.

“Tugas sosialiasi kepada masyarakat adalah Pak Wabup Dede Sembada. Beliau yang harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ada pencabutan subsidi bagi pelanggan 900 VA,” ucap Tedi.

PLN sendiri lanjut dia, akan membantu dalam sosialisasi sehingga masyarakat akan paham. Untuk kedepannya bukan hanya yang 900 VA yang 450 VA, yang salah sasaran pun akan dicabut.

“Sebagai contoh di kos-kosan banyak yang menggunakan daya 450 VA banyak dan itu menyalahi aturan karena mereka mampu. Untuk itu akan dilakukan pencabutan,” tandasnya.

Pemerintah pun lanjut dia, tidak saklek dengan pencabutan subsidi ini. Andai memang ada yang kurang mampu dan subsidi dicabut bisa melaporkan dan di tiap desa ada timnya. (agus)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com